Beranda Kepri Soal Labuh Jangkar, Ansar Ahmad dapat Saran dari ABUPI Kepri

Soal Labuh Jangkar, Ansar Ahmad dapat Saran dari ABUPI Kepri

0

Delta Kepri – Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Provinsi Kepri Capt. Ahmad Jauhari merespon permintaan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar semua pihak ikut memaksimalkan progres retribusi labuh jangkar, Jumat, (11/6) siang tadi.

Menurut Ahmad Jauhari yang akrab disapa Jo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau bakal kesulitan bilamana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan tentang pungutan retribusi labuh jangkar tetap berada di Kementerian Perhubungan.

Pasalnya, pada Undang-undang 23 tahun 2013 pemerintah daerah tentang kelautan dan perikanan tidak memiliki Peraturan Pemerintah serta tidak berbunyi spesifik yang mengaturnya. Padahal, Provinsi Kepri berada pada letak geografis empat (4) persen daratan dan selebihnya laut.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak mungkin melakukan double pungutan retribusi pada labuh jangkar kepada pihak pelayaran swasta. Artinya untuk memecahkan masalah ini, ada baiknya Gubernur langsung duduk bersama dengan Presiden,” terang Jo.

Setelah persoalan ini sampai kepada Presiden Republik Indonesia, sambung Jo, barulah problem terkait soal aturan retribusi labuh jangkar yang bertengger selama ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Sejak dulu soal labuh jangkar dari tingkat bawah hingga kementerian terkait sudah dibahas. Tapi jujur saja, belum juga menemukan hasil. Tentu harus berfikir jernih, pasti ini soal aturan. Sebab, pemerintah daerah ada aturan, di pusat juga ada aturan, ya tidak ada pilihan, solusinya, menentukan level tertinggi yaitu, Presiden. Kalau tidak sampai kesitu, kapan selesainya?.,” tanyanya.

“Selain itu juga pemerintah harus segera merevisi PP no.15 tahun 2016 pada pasal Pungutan Jasa Labuh, atau bisa juga dikeluarkan PerPress untuk memerintahkan Kemenhub menghentikan pungutan jasa labuh di Provinsi Kepri dan di alihkan ke Pemprov Kepri,” jelasnya.

Sementara itu, Jo juga mengungkapkan bahwa ABUPI Kepri siap memberi saran dan dukungan kepada Gubernur Ansar Ahmad baik itu secara pemikiran serta solusi terhadap Pemprov Kepri demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan labuh jangkar.

“Pada intinya, hal ini semata-mata merupakan masukan dan solusi kepada Gubernur. ABUPI Provinsi Kepri terus mendukung pemerintah provinsi untuk meningkatkn PAD melalui pungutan labuh jangkar. Agar nantinya masyarakat Kepri dapat sejahtera menikmati hasil perairannya yang sangat luas ini,” tutupnya. (DK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here