TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) merencanakan pembangunan Flyover Simpang Kota Piring pada tahun 2026 mendatang. Proyek ini ditujukan untuk mengatasi kemacetan yang masih kerap terjadi di kawasan tersebut.
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait pembebasan lahan untuk pembangunan flyover tersebut.
“Pak Gubernur sudah bicara sama saya bahwa tahun ini diharapkan untuk membuat perencanaan terkait dengan pembebasan lahan. Saya harus menunggu FS-nya, minimal kajiannya seberapa luas lahan yang dibutuhkan,” ujar Lis pada Rabu (9/4/2025) malam.
Lis menyatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk memastikan kelancaran program yang digagas Pemprov Kepri ini.
“Tentunya kita harus berkomunikasi dengan pemilik lahan, seberapa luas lahan dibutuhkan, agar program Pemerintah Provinsi bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang telah menanggapi aspirasi masyarakat mengenai pembangunan flyover yang telah disuarakan sejak tahun 2016.
“Saya terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendengarkan aspirasi ini. Sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 2016, dan alhamdulillah sekarang mulai terwujud,” ungkap Lis.
Lis menilai kondisi jalan di kawasan Melayu Kota Piring saat ini sudah tidak memungkinkan untuk dipasang lampu lalu lintas, karena lokasi tersebut pernah mengalami longsor.
“Kalau lampu merah dihidupkan, akan terjadi kemacetan. Tanah di sana rawan longsor jika kendaraan menumpuk,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Lis juga akan berkoordinasi dengan Polresta Tanjungpinang untuk pengaturan kendaraan besar di kawasan tersebut.
“Kami akan atur kendaraan berat, seperti truk di atas 14 hingga 18 ton, agar tidak melintas pada jam-jam tertentu. Jalan kita sebenarnya hanya mampu menahan beban sampai 8 ton,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan flyover ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di Tanjungpinang yang kini mengalami peningkatan volume kendaraan.
“Nanti kita atur sedemikian rupa agar tidak membahayakan masyarakat. Jalan-jalan kita semakin sempit, tapi mudah-mudahan pembangunan flyover ini bisa menjadi solusi lalu lintas di Tanjungpinang,” pungkas Lis.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait pembebasan lahan sebagai langkah awal pelaksanaan proyek strategis tersebut.
“Kita sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota Lis. Tahun depan, insyaallah kita upayakan membangun flyover itu. Tapi kita minta bantuan Pak Wali Kota untuk menyelesaikan pembebasan lahannya. Kemarin Pak Wali Kota sudah menyanggupi,” ujar Ansar pada Selasa (8/4/2025).
Ansar menjelaskan bahwa pembangunan flyover sangat mendesak mengingat kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Detail Engineering Design (DED) flyover akan disusun tahun ini.
“DED-nya baru dibuat tahun ini, 2026 kita bangun. Untuk anggaran, Dinas PU yang lebih tahu apakah bisa menggunakan APBD Murni. Karena infrastruktur itu cukup sulit dapat anggarannya, kecuali punya nilai strategis khusus seperti Monumen Bahasa. Itu mungkin bisa kita kejar sebagian,” jelasnya. (DK)
