BINTAN, deltakepri.co.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) resmi meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau sebagai proyek percontohan nasional.
Peluncuran digelar di Tanjung Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (28/7), dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
Program ini merupakan inisiatif Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) di bawah Kemenko Polhukam.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wamenko Polhukam RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Plt. Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, serta perwakilan Kejaksaan Agung dan unsur Forkopimda Kepri.
Dalam keterangannya, Bupati Bintan Roby Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Menurutnya, pemanfaatan sisa bijih bauksit secara legal, tertib, dan memberi kontribusi nyata terhadap negara merupakan langkah progresif dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah Pemerintah Pusat. Ini adalah bentuk pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya kurang dimaksimalkan dan kini bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara,” ujar Roby.
Data sementara menunjukkan, terdapat sekitar 2.000.450 metrik ton sisa bijih bauksit tersebar di berbagai titik stockpile di wilayah Bintan dan Tanjungpinang, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp1,4 triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Roby juga menyampaikan bahwa hingga kini, Bintan masih menunggu hasil verifikasi dan pemetaan titik-titik stockpile di wilayahnya. Tim teknis terus bekerja untuk memastikan akurasi data sebelum pelaksanaan lebih lanjut.
“Kami siap berkoordinasi dan mendukung penuh pelaksanaan di lapangan, termasuk memastikan legalitas dan efektivitas program ini berjalan dengan baik,” tambahnya.
Lebih jauh, Roby menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menyukseskan proyek ini.
“Kami percaya bahwa jika dijalankan dengan tepat, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tapi juga mendorong kepatuhan hukum dan tata kelola yang lebih baik dalam sektor pertambangan,” pungkasnya.
Penulis : Indra
Editor : Tahan
