JAKARTA, deltakepri.co.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Rapat ini membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026, yang secara resmi telah dimulai sejak 14 Juli 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melaporkan langsung kepada Presiden bahwa pelaksanaan sekolah rakyat telah berjalan di 63 titik, dan tengah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) secara bertahap.
“Alhamdulillah, berkat kolaborasi dan kerja sama menteri-menteri yang ditunjuk Presiden, sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik, yang terus kita evaluasi selama MPLS,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan bahwa program ini akan diperluas ke 37 titik tambahan minggu ini atau pekan depan, dan 59 titik lainnya akan menyusul pada bulan September 2025.
“Total 190 titik penyelenggaraan ditargetkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa, melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh,” lanjutnya.
Mensos juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya program, mulai dari rekrutmen guru, kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran.
“Insyaallah, jika semuanya sudah siap, Presiden akan meluncurkan secara resmi proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pelaksanaan akademik sekolah rakyat telah sesuai dengan kurikulum yang disusun. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dengan lancar.
“Selama MPLS, proses berjalan baik. Kami akan terus bersinergi agar sekolah rakyat terselenggara dengan sebaik-baiknya,” tutur Abdul Mu’ti.
Program Sekolah Rakyat ini menjadi wujud komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjangkau pendidikan berkualitas bagi masyarakat secara inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sumber : Setkab/BPMI Setpres
