TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id — Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan mengikuti langsung pengarahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Usai dari kegiatan tersebut, Hasan menjabarkan arahan presiden tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dirinya sebagai penjabat kepala daerah.
Hasan mencatat beberapa point disampaikan presiden, diantaranya pengendalian inflasi di daerah, antisipasi perubahan iklim dampak El Nino, ciptakan iklim investasi, menyederhanakan prosedur perizinan.
“Ditambah alokasi anggaran peningkatan ekonomi bantuan sosial, program utama pemerintah penanganan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting, serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu,” jelas Hasan.
Hasan juga mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan menjalankan amanah yang disampaikan dan yang berjalan akan dilakukan secara berkelanjutan.
Untuk pengendalian inflasi, Pemko Tanjungpinang secara rutin melakukan rapat bersama TPID untuk mengetahui ketersediaan barang pokok dan kestabilan harga, juga melakukan pengecekan langsung di pasar dan distributor.
“Selanjutnya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah bergilir di setiap wilayah sebagai upaya intervensi harga dibawah harga pasaran,” ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk peningkatan ekonomi dan bantuan sosial, Pemko Tanjungpinang terbantu dengan adanya anggaran alokasi insentif fiskal yang diberikan Pemeritah Pusat beberapa waktu lalu.
Melalui APBD, disalurkan melalui program kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat demi peningkatan dan penguatan ekonomi. Sedangkan dana insentif disalurkan untuk pengentasan kemiskinan juga bantuan sosial.
“Dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting, Pemko Tanjungpinang berkolaborasi bersama semua pihak untuk percepatan mencapai target nasional,” pungkas Hasan.
Hasan juga menyebutkan Pemko Tanjungpinang akan ikut mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah.
Ia mengatakan, akan terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu mulai dari mendukung dalam hal pengawasan terhadap media promosi partai politik dan kesiapan pengamanan pemilu melalui perangkat daerah terkait.
Dalam hal penganggaran juga telah dilakukan penandatanganan perjanjian hibah daerah Pemko Tanjungpinang dengan KPU dan Bawaslu Kota Tanjungpinang.
“Sehingga sosialiasasi melalui surat edaran kepada pegawai ASN dan honorer untuk netral,” tuturnya.***
