DELTAKEPRI.CO.ID|TANJUNGPINANG – Memperingati Hari Kartini, Gubernur Ansar Ahmad benar-benar memperhatikan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinannya.
Ansar dinilai berani menempatkan kabinetnya kepada enam (6) birokrat perempuan unggul di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, dua di antara satu perempuan yang mengurusi keuangan daerah yaitu, Reni Yusneli Kepala BP2RD Kepri.
“Khusus Kepri, perjuangan Kartini sangat terasa sampai sekarang. Semangat Kartini memperjuangkan emansipasi wanita tertanam di tiap hari perempuan Indonesia,” ucap Ansar di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (21/4) kemarin.
Selain itu, Reni Yusneli diketahui sering menuai berbagai penghargaan perihal mengurus kewenangan penuh tantangan di Kepri. Seandainya perusahaan raksasa, Renilah yang mengendalikan income keuangan perusahaan itu.
Riwayat kepemimpinan Reni juga cukup panjang dan penuh penugasan birokrasi di sejumlah OPD berbeda, bahkan sebelum ke Pemprov ia juga berkiprah di kabupaten/kota.
Keterwakilan Reni Yusneli terhadap Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga terkabar menjadi landasan kebijakan. Di mana Gubernur pasti memerlukan hitungan tentang dukungan pembiayaan.
Reni Yusneli merupakan birokrat senior di Pemprov Kepri. Ia pernah penjabat Sekdaprov Kepri di masa Gubernur HM Sani di tahun 2016.
Kemudian sejak 2018 ia sukses mejalankan tugas sebagai “bendahara pemasukan” mengoptimalkan pajak daerah sumber PAD melalui kebijakan “pemutihan” pajak kendaraan bermotor, nyawa kas Pemprov Kepri.
Baiknya lagi, Reni selama pandemi COVID-19 kurun 2020-2021 tersiar menjadi andalan pendapatan daerah di Kepri.
Ia juga diakui berpengalaman di Bapperenlitbang dalam membuat pilihan tepat mengendalikan prioritas pembiayaan Pemprov Kepri.
Tak heran, dia terus menjadi andalan Gubernur Ansar untuk mengurus aset bagi kepentingan proyek strategis Pemprov di Dompak.
Reni terbukti merupakan ASN perempuan yang unggul dalam birokrasi Kepri. Karena menurut data yang tercatat jumlah ASN di Kepri, termasuk ASN Pusat hampir 40 ribu.
Kepri sendiri, terhitung 28 ribu lebih, sebagian besar ASN perempuan. Situasi itu meletakkan perempuan menjadi pegangan bagi birokrasi di Kepri. Tidak soal afirmasi melainkan representasi birokrasi. (AB/DK)
