TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menunjukkan langkah strategis dengan mencanangkan diri sebagai pelopor pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebuah gerakan nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa berbasis potensi agro-maritim.
Langkah ini ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (8/5), yang diikuti lebih dari 1.100 peserta secara daring dan luring.
Rakorda ini dihadiri langsung oleh Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI, Panel Barus, dan mendapat arahan khusus dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, secara virtual.
Rakorda juga diwarnai penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kepri dan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kepri, serta 15 perguruan tinggi di wilayah tersebut.
Kesepakatan ini menjadi tonggak kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan notaris dalam mendorong lahirnya koperasi yang berdaya saing tinggi di desa-desa Kepri.
Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,25 miliar untuk mendukung percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih.
Tiga langkah utama dilakukan, yaitu penyediaan akta notaris gratis melalui 35 notaris aktif, pelatihan dan sertifikasi manajer koperasi (CEO), serta insentif senilai Rp200 juta untuk lima koperasi desa terbaik.
“Kita ingin koperasi menjadi kekuatan ekonomi nyata, bukan hanya formalitas. Harus berdiri kokoh dan memberi manfaat langsung ke masyarakat,” tegas Ansar.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, mengapresiasi inisiatif cepat dari Kepri.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sangat mendorong lahirnya Kopdes Merah Putih sebagai solusi atas berbagai persoalan desa seperti panjangnya rantai distribusi, minimnya akses permodalan, hingga dominasi tengkulak dan pinjaman ilegal.
“Kami berharap Kepulauan Riau menjadi lokomotif nasional pengembangan koperasi desa berbasis nelayan dan agro-maritim,” ujar Budi.
Ansar juga mendorong agar sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus utama koperasi di Kepri, mengingat 96 persen wilayah provinsi adalah lautan.
Kebutuhan logistik nelayan, sarana pendingin, dan pengolahan hasil laut pasca panen menjadi potensi besar yang harus digarap koperasi.
Rakorda ini menjadi awal gerakan besar kebangkitan koperasi nasional, dimulai dari desa.
Dengan semangat kolaborasi seluruh pihak, Kepri bertekad menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. (*)
