TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggencarkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Salah satu langkah nyatanya adalah melalui Program Penyerahan Bantuan Bibit Cabai Gratis yang diluncurkan secara simbolis oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Ketua TP-PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar di Balai Benih Induk Provinsi Kepri, Kamis (17/7).
Sebanyak 45.000 bibit cabai dibagikan kepada masyarakat di tiga daerah, yakni Kabupaten Bintan sebanyak 20.000 bibit, Kota Tanjungpinang 20.000 bibit, dan Kota Batam 5.000 bibit.
Distribusi dilakukan secara serentak di tiga titik berbeda, yaitu UPTD Balai Benih Induk untuk Bintan, Jalan Jatayu untuk Tanjungpinang, dan titik pembagian di Batam.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepri, Rika Azmi menjelaskan bahwa program ini bertujuan mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan sebagai upaya menekan inflasi daerah.
“Setiap warga cukup membawa fotokopi KTP, KK, dan wadah bibit untuk mendapatkan 20 bibit cabai,” kata Rika.
Ia menyebut, kebutuhan cabai di Kepri mencapai 1.100 ton per bulan, sedangkan produksi lokal baru mencapai 850 ton, sehingga masih terjadi defisit sekitar 350 ton yang dipenuhi dari luar daerah seperti Medan, Palu, NTB, dan Jawa Barat.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
“Ini bagian dari program ketahanan pangan prioritas nasional dan juga strategi pengendalian inflasi di daerah. Cabai adalah komoditas sensitif, kalau pasokan kurang, harga naik, inflasi pun terdongkrak,” jelasnya.
Menurut Ansar, Kepri tidak boleh terus bergantung pada pasokan cabai dari luar daerah. Karena itu, masyarakat harus mulai aktif menanam, termasuk dari lingkungan rumah sendiri.
“Kita ingin kebutuhan dan produksi lokal seimbang, harga stabil, dan petani tetap untung,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini akan terus dievaluasi agar tidak berhenti hanya pada tahap pembagian. Pemprov Kepri juga mengiringinya dengan edukasi dan pemantauan lapangan.
“Manfaatkan bibit ini dengan serius. Kita ingin lihat hasilnya, bukan hanya bagi-bagi saja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemprov Kepri juga telah mendaftarkan 9.430 petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan sosial atas profesi petani yang memiliki risiko kerja tinggi.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Maka harus kita lindungi juga secara sosial,” pungkas Ansar.
Penulis : Indra
Editor : Tahan
