Beranda Advertorial Pemkab Natuna Akan Perjuangkan Pembagian Dana Obsure Minyak

Pemkab Natuna Akan Perjuangkan Pembagian Dana Obsure Minyak

93
0

DELTA KEPRI – Pj Sekda Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma mengakui perolehan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH Migas) terjadi penurunan. Karena itu, pada tahun ini Pemda Natuna akan berupaya mencari terobosan baru guna menggenjot PAD.

Kata Hendra Kusuma, dengan adanya pengurangan DBH Migas, Natuna mulai menyadari dan berusaha mencarai alternatif lain. Jadi selain migas perikanan juga merupakan salah satu potensi yang harus kita kejar,“ sebutnya, Senin 22 Maret 2021.

Menurut Hendra Kusuma, terobosan baru yang dimaksud kemungkinan Pemkab Natuna akan memperjuangkan pembagian dana obsure minyak yang selama ini beroperasi di laut Natuna.

“Ada potensi perusahaan yang beroperasi disini, termasuk obsure minyak, dana makan minum itu, ada belasan miliar. Saya tahu itu, kemarin pernah bertemu dengan badan pajak dan distribusi, termasuk pengusaha-pengusaha katering di Jakarta,” ujarnya.

Baca Juga :   INAMPA dan Pemko Batam Bahas 10 Miliar USD Potensi Kemaritiman Kepri

Uang tersebut lanjut Hendra Kusuma di setor ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan Anambas, karena selama ini kita tidak mengurus itu. Cuma kedepan kita akan shering dengan Anambas, supaya kita dapat juga.

“Jadi ini memang harus kita gali, tidak bisa berharap dengan migas terus,“ pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Tukino Sucipto mewakili Kepala BP3D, Moestofa Albakry, memastikan perusahaan Premier Oil akan segera memulai eksploitasi sumur minyak di Blok Tuna.

Baca Juga :   Wagub: Kita Akan Evaluasi, Ini Bukan Sekedar Gertak

Kata Tukino, dibukanya eksploitasi minyak ini memberi peluang bagi Natuna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara ikut serta dalam berbagai pelelangan logistiknya.

“Memang selama ini kita pasif, kita hanya mendapatkan bagian di dana perimbangan di pajaknya saja, karena memang minyak dan gas itu bukan salah satu kewenangan daerah, tetapi kewenangan pemerintah pusat,” terangnya Selasa 16 Maret 2021.
Menurut Tukino, selama ini Natuna hanya mendapatkan dana perimbangan tidak bisa aktif seperti Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Memang basecampnya itu berada di Anambas otomatis yang mendapatkan lebih banyak manfaat itu secara langsung adalah Anambas, seperti dapat pelelangan pengadaan catering makanannya, jadi mereka bisa berperan aktif dibanding kita,” ujarnya.

Baca Juga :   Wakil Bupati Natuna tinjau pembangunan Irigasi Desa Tapau

Dalam rangka menambah pendapatan daerah, Tukino berharap Kabupaten Natuna juga harus bisa berperan aktif seperti mengikuti pelelangan katering melalui perusahaan daerah atau BUMD.

“Nah, kalau kita bisa seperti itu kan lumayan juga, dapat menambah pendapatan daerah, tapi untuk mendapatkan itu memang butuh modal juga, mungkin modalnya bisa ditanam melalui Perusda,” terangnya.

Tukino mengaku tidak pernah mengetahui berapa total hasil produksi dan berapa lama kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi yang dimiliki Natuna itu akan bertahan.

“Jadi kita tidak tahu berapa lama bertahan cadangan minyak tersebut dan berapa total produksinya itu kita juga tidak tahu,” pungkasnya. (DK)

Tukino Sucipto

 

Laporan : Anizar Sulaiman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here