Beranda Bintan Pembangunan Jembatan Tanah Merah di Bintan Terindikasi Rugikan Negara Rp11,6 Miliar

Pembangunan Jembatan Tanah Merah di Bintan Terindikasi Rugikan Negara Rp11,6 Miliar

0
Asintel Kejati Kepri Dr. Lambok M. J Sidabutar dan Kasi Penkum Nixon Andreas Lubis

Deltakepri.co.id|Tanjungpinang – Operasi Intelijen Kejaksan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jembatan tanah merah Proyek BP Kawasan Bintan Tahun Anggran 2018-2019 di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.

Dari hasil ekspos yang dilakukan Intelejen Kejati Kepri telah melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data (Pubalketdata), di mana Tim Intelijen Kejati Kepri dari Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : SP.OPS-228/L.10/Dek.3/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah diperoleh kesimpulan untuk meningkatkan kegiatan penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan.

“Hal ini dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang selanjutnya akan dilaksanakan Jaksa Penyidik dari Bidang Pidsus Kejati Kepri,” jelas Asintel Kejati Kepri Dr. Lambok M.J Sidabutar dalam pres rilisnya, Rabu, (03/08/2022).

Asintel mengatakan, pada tahun 2018 terdapat Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan sepanjang 20 meter dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.9,66 milyar dengan Penyedia Jasa yaitu PT. BFG dan Konsultan Pengawas CV. DS dengan masa kerja selama 150 hari kalender.

Baca Juga :   Terpilih Kembali, Widiastadi: Terima Kasih Masyarakat Kepri

Ia menyebutkan, dalam pelaksanaannya PT. BFG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga pada tanggal 14 Desember 2018, PPK melakukan pemutusan kontrak dengan kondisi real yaitu Progress Pekerjaan sebesar 35,35 % dan realisasi pembayaran sebesar Rp.3.523.000.000,- dengan alasan PT. BFG tidak dapat mendatangkan Tenaga Ahli, Project Manager dan Site Manager serta tidak dapat mendatangkan alat dan supply material tiang pancang yang menjadi pekerjaan utama.

“Pada tahun 2019, pekerjaan dilanjutkan dengan pagu anggaran Rp.7,5 milyar dan yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa yaitu CV. BML dengan Nilai Kontrak Rp.7.395.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender dan Konsultan Pengawas CV. PPC dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.249.000.000,” ungkapnya.

Diketahui, pada 5 November 2019 PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa berdasarkan Rapat Evaluasi Pekerjaan telah menemukan adanya permasalahan teknis yaitu :

1. Adanya perbedaan kondisi exciting dan komponen material bangunan yang telah terpasang dibandingkan dengan design perencanaan awal

Baca Juga :   HUT Kepri News Ke-9 dihadiri Plt Sekda Provinsi Kepri

2. Telah terjadi penurunan tanah timbunan yang telah terpasang yang melampaui estimasi perhitungan mekanika tanah yang disebabkan oleh karakteristik tanah yang lunak

3. Ternyata berdasarkan hasil boring lapisan tanah lunak setebal 12 hingga 18 meter.

“Meskipun para pihak tersebut sudah mengetahui adanya permasalahan di atas, PPK tetap melakukan pembayaran full sebesar 100% terhadap progress pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2019,” terangnya.

Ia menyebutkan, dengan adanya permasalahan teknis tersebut dan tidak ada perbaikan atau review terhadap hasil pekerjaan dari CV. BML sehingga mengakibatkan terjadi gulingan pada dinding penahan tanah oprit jembatan dan menjadi miring ke arah dalam kepada 2 buah abudmen jembatan dan tiang pancang di bawah dinding penahan tanah menjadi patah sehingga jembatan tersebut gagal bangun dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali atau tidak berfungsi.

Pembangunan jembatan tanah merah telah ditemukan fakta-fakta tersebut telah dilakukan penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung pada tahun 2020 dengan kesimpulan

1. Material tanah dasar adalah tanah lunak sedalam 6 – 10 meter sementara pada As Built Drawing tidak terlihat adanya perbaikan tanah dasar yang dilakukan

Baca Juga :   Bupati Bintan resmi serahkan Insentif Triwulan Pertama RT dan RW

2. Kurangnya informasi mengenai karakteristik tanah sehingga tidak dilakukan perbaikan tanah dasar diindikasikan mengakibatkan terjadinya keruntuhan tersebut

3. Terjadinya gulingan pada dinding penahan tanah disebabkan oleh keruntuhan daya dukung akibat penurunan tanah dasar saat dilakukan penimbunan disisi dalam oprit ditambah dengan gaya lateral akibat penimbunan.

“Dari hasil pemeriksaan dalam proyek tersebut telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidnan yang disebabkan oleh karena Pokja ULP tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar dalam melakukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Asintel, pihak konsultan perencana kegiatan tersebut berdasarkan Pulbaketdata menjadi Konsultas Pengawas untuk Lanjutan Kegiatan Tahun 2019, Pihak Penyedia Jasa Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat yang tertuang dalam kontrak serta PPK tidak melakukan pengendalian terhadap realisasi progress pekerjaan.

“Dari pengerjaan tersebut telah terdapat indikasi kerugian negara Rp.11.663.260.722,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here