TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus tetap siaga dan memastikan pelayanan publik tidak terhenti selama libur panjang.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama perangkat daerah di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, pada Rabu (26/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Lis Darmansyah, didampingi Wakil Wali Kota Raja Ariza, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Zulhidayat, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, dan lurah.
Beberapa agenda utama yang dibahas dalam rapat ini meliputi kesiapan pemerintah sebelum dan setelah libur panjang, evaluasi program kerja, peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pariwisata, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pelaksanaan program 100 hari kerja.
Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dalam arahannya, Wali Kota Lis menekankan bahwa setelah libur panjang, OPD harus segera melakukan berbagai langkah untuk memastikan program-program pemerintah tetap berjalan sesuai rencana.
“Kita harus memastikan ada langkah-langkah yang jelas setelah liburan, baik dalam bentuk perbaikan maupun persiapan ke depan. Program 100 hari kerja juga harus berjalan optimal, termasuk dalam penyusunan APBD perubahan,” ujar Lis.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pemanfaatan media sosial dan platform digital pemerintah sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
Terutama untuk memberikan informasi terkini terkait harga kebutuhan pokok menjelang dan pasca-Lebaran.
“Kominfo dan OPD terkait harus aktif memperbarui informasi, khususnya harga pasar dan layanan publik. Masyarakat butuh informasi akurat, jadi jangan sampai ada kekosongan,” tambahnya.
Layanan Dukcapil, Kesehatan, dan Keamanan Tetap Berjalan
Wali Kota juga menegaskan bahwa beberapa OPD seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus tetap beroperasi selama libur.
Jadwal layanan harus diinformasikan dengan jelas, termasuk kesiapan rumah sakit dan ambulans dalam kondisi darurat.
“Website dan media sosial Pemko harus tetap aktif meskipun libur, supaya masyarakat tetap mendapatkan informasi. Jangan sampai ada kesan pemerintah berhenti bekerja,” katanya.
Program Pendidikan dan Peningkatan Karakter Siswa
Di bidang pendidikan, Lis meminta Dinas Pendidikan untuk segera menyiapkan surat edaran kepada sekolah-sekolah mengenai program pembinaan karakter siswa.
Program tersebut meliputi shalat berjamaah bagi siswa kelas 3 SD ke atas, kewajiban mengaji sebelum pelajaran dimulai, serta penerapan jam malam bagi siswa.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari pembinaan karakter siswa. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru agama harus memastikan program ini berjalan dengan baik. Harus ada evaluasi yang jelas agar tidak hanya berjalan di awal, tetapi benar-benar berkelanjutan,” tegasnya.
Kemudahan Perizinan dan Kepedulian Lingkungan
Di sektor perizinan, Lis Darmansyah memastikan bahwa pemerintah akan mempercepat proses pengurusan izin, terutama bagi bangunan yang tidak bersengketa dan sudah sesuai tata ruang.
“Kalau semua syarat sudah terpenuhi, tidak perlu dipersulit. Rekomendasi bisa langsung diberikan agar masyarakat bisa segera membangun,” ujarnya.
Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, setiap proyek pembangunan diwajibkan menanam minimal satu pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan resapan air.
“Ini bukan hanya aturan formalitas, tetapi bagian dari upaya menjaga lingkungan,” tambahnya.
Evaluasi Kinerja Pegawai dan Rencana Pasca-Libur
Dalam rapat ini, Lis juga meminta OPD untuk mengevaluasi kinerja pegawai serta menindaklanjuti rekomendasi dari tahun sebelumnya.
“Kita perlu memastikan semua pegawai bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kendala, cari solusinya agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tuturnya.
Setiap sektor diidentifikasi dan segera dibenahi, sehingga rapat setelah lebaran dapat langsung membahas daftar permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.
Di akhir pertemuan, kepala perangkat daerah diminta untuk memaparkan progres kegiatan di masing-masing OPD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. (*)
