TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengajak Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungpinang untuk mengambil peran lebih besar dalam penguatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan perempuan.
Ajakan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI GOW di Aula Asrama Haji, Jalan Pemuda, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Lis menekankan bahwa GOW memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Tanjungpinang melalui pengembangan produk lokal dan pemberdayaan UMKM perempuan.
“Jika dikelola serius dan berkelanjutan, hasilnya tidak hanya memperkuat kemandirian perempuan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di Tanjungpinang,” ujar Lis.
Ia mengungkapkan, 78 persen pelaku UMKM di Tanjungpinang adalah perempuan. Namun dari 19.983 UMKM yang terdata, hanya sebagian kecil yang mampu berkembang dan menjangkau pasar lebih luas.
Lis mendorong para pelaku usaha untuk tidak hanya bergantung pada produk konvensional seperti keripik dan peyek, tetapi mulai melirik potensi lokal yang belum tergarap maksimal.
“Potensi seperti kulit ikan pari, cangkang gonggong, dan kepala udang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan bernilai tinggi, baik sebagai kerajinan maupun bahan olahan seperti petis,” jelasnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah tengah menjajaki kerja sama pembiayaan dengan BUMN melalui program CSR.
Fokus awal akan diarahkan pada pengembangan lima hingga sepuluh produk unggulan yang berpotensi menembus pasar luar daerah.
Lis juga menaruh harapan besar pada kepengurusan GOW yang baru agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi perempuan.
Ketua Penasehat GOW, Yuniarni Pustoko Weni, juga berharap Musda VI mampu menghasilkan pengurus yang progresif dan berdedikasi.
“Semoga Musda kali ini melahirkan pengurus yang membawa Tanjungpinang lebih gemilang,” ujar Weni.
Ia mengingatkan bahwa GOW tetap berada dalam naungan pemerintah daerah.
Karena itu, sinergi antara organisasi dan kepala daerah menjadi penting dalam menjalankan program kerja. (DK)
