Delta Kepri – Ketentuan absensi Finger Print atau tanda kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menggunakan sidik jari yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nurdin Basirun tahun 2017, spertinya tidak henti – henti mendapat sorotan tajam.
Salah satunya komentar keras dari salah seorang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemprov Kepri, Uli.
Uli mengatakan, Pergub tentang surat edaran Penundaan pemberlakuan sanksi pengeluaran uang makan bagi PNS dan Non PNS yang melanggar ketentuan jam kerja di lingkungan Pemprov Kepri” yang telah diterapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya merupakan hal yang tidak efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada masa ini.
Ia juga mengungkapkan, pada zaman kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun dan Sekda Kepri Arif Fadilla diwaktu menjabat sebagai Bupati dan pimpinan ASN di Kabupaten Karimun, ada dugaan yang terdengar miring, bahwa kebijakan ini pernah diterapkan disana, namun hanya bertahan selama empat (4) bulan saja.
“Secara pribadi saya tidak sepakat dengan pergub yang diterapkan oleh Gubernur dan Sekda Kepri. Sebab, kebijakan tersebut tidak mewakili sistem yang efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Apalagi, kami baru saja mendengar kabar bahwa di Karimun hanya bisa berjalan empat bulan saja,” ungkap Uli, (12/4) kemarin malam.
Selain itu, Uli juga menegaskan, bagi pegawai yang kerap turun kelapangan, seperti halnya, di Kesbangpollinmas Pemprov Kepri, ini merupakan dilema yang cukup dalam permasalahannya.
Pasalnya, jika diatur dalam kebijakan absensi dan tidak melihat kinerja bawahannya, akhrinya nanti, sanksi pemotongan hak ASN dan Non akan berakibat tidak efektif dan efisiennya bagi progres pekerjaan masing – masing OPD.
“Seperti kamilah di Kesbang, kami kan kerjanya lebih banyak turun kelapangan dan ini yang menjadi permasalahan. Disatu sisi kami menjalankan tugas, namun dilain sisi kami dipotong gajinya. Ini semua akibat dari absensi yang belum efisien itulah,” tegasnya. (DK)
