Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani didampingi Sekdaprov Robert Iwan Loriaux serta sejumlah kepala SKPD menerima kunjungan kerja komisi VII DPR RI, di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Pada kesempatan ini rombongan komisi VII dipimpin langsung oleh ketua komisi VII Mulyadi.
Rombongan Dewan akan berada di Kepri selama tiga hari, dengan tujuan untuk melakukan monitoring, menyerap aspirasi sekaligus menggali informasi yang bisa dibawa ke pusat. Komisi VII sendiri membidangi persoalan energi sumber daya mineral. Dan pada keaempatan ini Gubernur Kepri Muhammad Sani menyampaikan semua kondisi gas dan energi yang ada di Kepri saat ini dan keinginan-keinginan yang akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang mana, untuk memenuhi kebutuhan gas dan energi masyarakat Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Komisi VII DPR RI.
Sebagaimana dikatakan ketua komisi VII, Mulyadi, sekaligus ketua rombongan mengatakan jika Indonesia masih sangat membutuhkan ketersediaan energi yang cukup besar, begitu juga dengan gas. Namun demikian, komisi VII berjanji akan terus mengingatkan dengan sedikit mendesak agar segera bisa mengatasi krisis energi yang terjadi di daerah-daerah, termasuk di Kepri. Dan untuk hal tersebut, menteri ESDM tidak hanya sekedar beretorika saat berbicara soal energi. Tetapi harus bekerja dengan ril, sehingga apa yang diputuskan bisa segera direalisasikan.
“Tujuan kunjungan kerja kita ini adalah untuk melakukan pengawasan, penyerapan aspirasi sekaligus menggali informasi. Terutama menyangkut persoalan sumber energi dan mineral. Kami dari komisi VIi komitment akan mendorong pembangunan daerah yang masih tertinggal. Sehingga kesejahteraan bisa terwujud secara merata di republik ini. Termasuk di Kepulauan Riau ini,” kata Mulyadi.
Pada kesempatan ini sejumlah anggota komisi VII lainnya mengaku salut dengan kondisi Kepri. Termasuk karena menjadi salah satu daerah yang paling sejahtera di Indonesia dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Komisi VII juga mewacanakan untuk merubah Undang-Undang kelistrikan yang ada, karena UU yang lama cenderung menghambat perkembangan listrik. Akibatnya, kekurangan energi yang dirasakan masyarakat didaerah tak kunjung ada penyelesaiannya.
Rombongan komisi VII selain ke Tanjungpinang, juga akan melakukan kunjungan ke Bintan dan Batam guna meninjau beberapa proyek yang berkaitan dengan energi dan rapat dengan instansi terkait.
Sementara itu, Gubernur Kepri Muhammad Sani mengatakan jika selama ini Prmprov Kepri sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi kelistrikan di Kepri. Bahkan sudah semenjak presiden masi SBY hingga saat ini sudah diganti oleh Joko Widodo. Namun upaya tersebut belum menghasilkan semaksimal yang diinginkan.
“Sudah dua presiden kita berupaya, namun sampai sekarang Kepri masih mengalami krisis listrik. Jangankan di daerah-daerah terpencil. Disini saja, Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi, masih sering mati,” kata Sani.
Sani juga menyampaikan kondisi Kepri saat ini, terutama daerah-daerah yang masih membutuhkan energi listrik. Tercatat ada 34 pulau yang nyala listriknya belum 24 jam. Bahkan ada 11 pulau di Kepri yang listriknya masih 7 jam nyalanya dan 23 pulau masih beroperasi 14 jam.(IT.c)
