Delta Kepri – Salah satu Pendiri Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Pejuang Provinsi Kepri (FK-AMP2KR) dan Tokoh muda Provinsi Kepri Julyanta Mitra menyikapi berkembangnya isu liar terkait mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kita bicara subtansinya ya.
Soal sharing power hal biasa dalam politik, biarkan parpol koalisi yang mendiskusikan bukan Perpat kecuali memang Perpat menjadi corong untuk pemaksaan kehendak,” ungkap Julyanta Mitra, Minggu (11/04) sore tadi.
Menurut Julyanta yang akrab disapa Bung Anta, bila berbicara tentang pergantian pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) esellon II, III dan IV, seyogyanya ditahan dulu.
Pasalnya, Gubernur itu sekarang perlu juga diberikan waktu mengutamakan pembangunan daerah yang sempat terhenti akibat pendemi Covid-19 ini.
“Kami yakin belum ada pembicaraan reshufle opd. Karena gubernur masih bekerja bagaimana Kepri bisa menjalin prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat,” terangnya.
Tidak hanya itu, Pendiri FK-AMPKR ini juga mewanti-wanti bilamana ada oknum yang bermain api ditengah semangat Gubernur Kepri, agar berhentilah.
“Gerakan ini pasti ada aktor intelektualnya, kami ingatkan kepala OPD sekarang jangan pernah terkontaminasi dengan politik demi ambisi kekuasaan, gubernur pasti pandai menilai opd yang mampu bekerja,”.
“Elit pokitik partai juga harus bertanggung jawab terutama partai koalisi dan tim pemenangan, jangan dibiarkan ormas yang engga ada hubungannya ikut campur dan mengintervensi gubernur dan wagub,” jelasnya. (*)
