BATAM, deltakepri.co.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (2/6/2025).
Penyampaian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa penyesuaian asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal diperlukan demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang responsif dan relevan dengan kondisi ekonomi terkini.
“Penyesuaian ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap realitas dan tantangan ekonomi yang kita hadapi bersama,” ujar Amsakar.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 6,8% hingga 7,5%, sedikit menurun dari proyeksi awal.
Sementara inflasi diperkirakan tetap stabil dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, sejalan dengan target nasional.
Selain itu, konsumsi riil per kapita diperkirakan meningkat menjadi Rp19,87 juta hingga Rp20,07 juta.
Pendapatan daerah tahun 2025 juga direvisi naik sebesar 5,15%, dari sebelumnya Rp3,96 triliun menjadi Rp4,17 triliun.
Perubahan belanja diarahkan untuk mendukung tema pembangunan 2025: “Peningkatan Daya Saing melalui Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”.
Wali Kota menyampaikan lima prioritas utama pembangunan:
1. Peningkatan daya saing daerah,
2. Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi,
3. Reformasi birokrasi dan layanan publik,
4. Pembangunan infrastruktur modern dan berkelanjutan,
5. Peningkatan kualitas SDM unggul.
“Pembangunan harus merata dan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan pun harus profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menutup penyampaian dengan menekankan pentingnya Sidang Paripurna sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. (DK)
