Delta Kepri – Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/221/2016 tentang Pembina, Pendamping dan Koordinator, serta Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
Adapun wilayah binaan dari Ditjen Farmalkes terdiri dari 5 (lima) Provinsi antara lain, 1) Kepulauan Riau dengan Koordinator Wilayah Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2) Bengkulu dengan Koordinator Wilayah Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 3) D.I. Yogyakarta dengan Koordinator Wilayah Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 4) Bali dengan Koordinator Wilayah Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT; dan 5) Kalimantan Utara dengan Koordinator Wilayah Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan – Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D., selaku Pembina Wilayah, rutin memantau pencapaian pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di wilayah binaannya mulai dari Pelatihan hingga implementasi PIS-PK. Arahan Ibu Dirjen kepada masing-masing Koordinator Wilayah agar melakukan inventarisasi permasalahan, melakukan bimbingan dan pendampingan terkait PIS-PK dan melakukan evaluasi secara berkala.
Hal tersebut dilakukan guna mencapai tujuan upaya pembangunan kesehatan nasional. Dalam rangka akan dilaksanakannya Rapat Kinerja Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 yang diagendakan pada tanggal 10 s.d. 12 Juli 2017 di Batam, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan pendampingan berupa bimbingan teknis terkait program Kementerian Kesehatan, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang menjadi tema dalam acara Rakerkesda kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut.
Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan – Dr. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS., turut hadir dalam melaksanakan koordinasi dan bimbingan secara langsung beserta Tim dari Health Policy Unit (HPU) – drg. Tini Suryanti, Pusat Data dan Informasi, dan Tim Program dan Informasi Setditjen Farmalkes. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang di terima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kep. Riau – Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes., beserta jajaran.
Rapat diawali dengan peningkatan pemahaman tentang Indikator Keluarga Sehat oleh drg. Tini Suryanti dan dilanjutkan dengan diskusi. Ditemukan beberapa permalahan yang terdapat dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas, antara lain: kurangnya pemahaman terkait akun surveyor, supervisor, kepala puskesmas dalam Aplikasi Keluarga Sehat; beberapa kab/kota di Kep. Riau masih mengalami kendala terhadap akses internet; terbatasnya anggaran dalam melaksanakan program PIS-PK.
Beberapa permasalahan tersebut ditemukan olusi penyelesaiannya antara lain: wilayah/puskesmas yang belum memiliki akun diberikan penjelasan mengenai akun dan tata caranya sehingga dapat melakukan input data secara langsung kedalam aplikasi dan Kadinkes Provinsi Kepri langsung berkoordinasi dengan Kadinkes Kab/Kota diwilayahnya untuk membuat akun dan segera melakukan input data. Bagi yang tidak memiliki akses internet dapat langsung dilakukan input di wilayah yang memiliki akses internet.
Hasil yang diperoleh dalam hitungan jam, data yang masuk kedalam Aplikasi KS langsung meningkat sehingga mendapatkan gambaran mengenai keluarga sehat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung Program Kementerian Kesehatan yaitu Program Indonesia Sehat sengan Pendekatan Keluarga di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Sampai tanggal 4 September 2017, berdasarkan laporan dari Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan, terkait hasil pendataan keluarga sehat melalui Aplikasi Keluarga Sehat, Provinsi Kepulauan Riau tercatat dengan persentase keluarga terdata lengkap tertinggi dengan angka sebesar 90,8%. Sedangkan angka nasional berada pada angka 38,7%.
Dari 7 (tujuh) kab/kota di Prov. Kepri, jumlah keluarga terdata lengkap tertinggi berada di Kota Batam dengan jumlah 12.134 KK. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kab/kota untuk melaksanakan PIS-PK di wilayah administrasinya.
Jumlah keluarga terdata di Prov. Kep. Riau sebanyak 22.516 KK. Dari hasil analisa data didapatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Kepri sebesar 0,264 yang menunjukkan terdapat 26,4% keluarga sehat (keluarga dengan IKS>0,8) di antara keluarga terdata lengkap.
IKS tertinggi di Kota Batam (0,295). Dari 12 Indikator keluarga sehat, indikator dengan cakupan tertinggi di Prov. Kepri adalah keluarga memiliki akses / menggunakan sarana air bersih (97,9%) dan terendah adalah penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan (12,3%). (**)
