GalleryKepri

Catatan Kinerja Disdik Kepri di Awal Tahun 2023

×

Catatan Kinerja Disdik Kepri di Awal Tahun 2023

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung mendampingi Gubernur Ansar resmikan sarana prasarana pendidikan SMAN 1 Bunguran Timur Laut, Natuna, Rabu (11/1/2023)/f-istimewa

Deltakepri.co.id|Kepri – Catatan kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri selama 2 bulan terakhir, di awal tahun 2023, Kepala Disdik Kepri, Andi Agung mendampingi Gubernur Provisnsi Kepri Ansar Ahmad resmikan sarana prasarana pendidikan SMAN 1 Bunguran Timur Laut, Natuna, mengusulkan formasi PPPK, pelepasan kontingen kwarda Sako dan penandatanganan surat perjanjian PTK tahun 2023.

Sedikitnya pada waktu itu ada tujuh sekolah yang pembangunannya sarana prasarananya diresmikan oleh Gubernur Ansar Ahmad dalam kesempatan ini.

Ketujuh sekolah tersebut meliputi pembangunan ruang UKS beserta perabotnya di SLBN Natuna, kemudian pembangunan ruang laboratotium fisika beserta perabotnya SMAN 1 Serasan Timur.

Pembangunan ruang guru beserta perabot di SMAN1 Serasan, pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya dan pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya dia SMAN 1 Pulau Tiga.

Tidak hanya itu, juga ada pembangunan rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya untuk SMN 1 Bunguran Barat, kemudian pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya di SMAN 1 Bunguran Tengah.

Adapun kegiatan pembangunan di SMN 1 Bunguran Timur Laut sendiri yang dalam kesempatan ini diresmikan oleh Gubernur Ansar adalah pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya serta rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.

Ansar mengatakan bahwa penguasaan teknologi menjadi sebuah keharusan bagi setiap sekolah. Terutama bagi para guru dan para siswa.

Selain itu, Disdik Provinsi Kepulauan Riau sendiri saat itu juga mengusulkan 700 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri Darson di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, formasi PPPK guru yang diusulkan berdasarkan hasil analisis tim Dinas Pendidikan Kepri.

Tahun 2022, seleksi PPPK untuk guru dibuka untuk mengisi sekitar 600 formasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kepri.

Sementara tahun 2023, kata dia jumlah formasi yang dibuka sekitar 700. Guru-guru yang tidak lulus PPPK pada tahun sebelumnya, diprioritas untuk menjadi PPPK jika sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Pemerintah membagi tiga kelompok prioritas dalam perekrutan PPPK untuk yakni Kelompok Prioritas 1, yang terdiri dari guru yang lolos nilai ambang batas pada tahun sebelumnya, namun belum mendapat formasi.

Kelompok Prioritas 2 yakni guru honor pertama yang tidak termasuk dalam guru honor kedua pada kategori pelamar prioritas I. Sedangkan Kelompok Prioritas 3, guru yang sudah terdaftar di Dapodik dengan minimal masa mengajar 3 tahun.

Pelamar umum, yaitu terdiri atas lulusan program profesi guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di data pokok pendidikan.

“Sejak tahun 2020, pemerintah membuka peluang bagi para guru honor untuk mengikuti seleksi PPPK,” kata mantan Kepala Sekolah SMAN 4 Tanjungpinang itu.

Darson mengemukakan Pemprov Kepri akan membuka seleksi penerimaan PPPK guru setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengumuman seleksi melalui situs resmi pemda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan gaji sesuai golongan dan masa kerja golongan.

Gaji PPPK bersumber dari APBN, sama seperti PNS. Tunjangan diperoleh PPPK seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya.

“Guru dengan status PPPK dapat menjadi kepala sekolah,” demikian Darson.

Selain itu, program kerja dari, Kwartir Daerah (Kwarda) Provinsi Kepri diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kwarda Kepri, yakni Darson, melepas, Kontingen Satuan Komunitas (Sako) Sekolah Islam Terpadu Daerah Kepri untuk mengikuti Kemah Nasional V JSIT Indonesia, Jumat (10/2/2023).

Dengan tema Manapaki Kegemilangan Indonesia Menjadikan Pramuka SIT yang kreatif, Kontingen dilepas untuk kegiatan Kemah Nasional V JSIT Indonesia dari Provinsi Kepri.

Untuk jumlah peserta sebanyak 103 Pramuka Penggalang dan 26 kakak pembina pendamping yang terdiri dari perwakilan Pramuka SIT Al Madinah, SIT As Sakinah Tanjungpinang, SIT Mutiara Insani Batam, dan SIT Cendikia Karimun.

Darson mengatakan, dalam kemah Nasional diminta peserta menggali Ilmu dengan sebaik-baiknya. Ia berharap sekembalinya dari perkemahan nasional ilmu yang didapat dapat dikembangkan dimasing-masing satuan.

“Diharapkan adik-adik dan Pembina dapat mengembangkan dan menularkan ke sekolah dan Gugus depannya, terutama kepada mereka yang tidak mengikuti,” ucap Darson.

Darson menghimbau, peserta dapat menjaga kesehatan ketika kegiatan. Tidak sembarangan jajan, dan selalu berkordinasi dengan pembina pendampingnya.

“Selalu kordinasi dengan pembina pendamping. Semoga adik -adik dalam kegiatan ini dapat menambah kompetensi dan mendapat ilmu baru,” Imbaunya.

Majelis Pembimbing Sako Pramuka JSIT Kepri Zulkarnain Simbolon juga menyampaikan, Perkemahan Ukhuwah Nasional Ke V Ini akan dilaksanakan di Cibubur Jakarta dari tanggal 14 sd 18 februari 2023.

Menurutnya, kemah nasional ini hampir sama dengan kegiatan Jambore. Pasalnya, Pramuka penggalang yang hadir akan mengikuti ekspo dari beberapa kementerian sesuai juknis, dan bukan ajang lomba.

Zulkarnain berpesan kepada Kontingen yang berangkat agar mengingat pesan yang telah disampaikan oleh sekretaris Kwarda.

“Kami pesan kakak-kakak pendamping untuk dijaga dibimbing dan didampingi terus adik -adik seperti yang telah disampaikan oleh Pimsakonas,” pesan Zul.

Disamping itu pula, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri juga melakukan Penandatangan Surat Perjanjian Kerja PTK Non ASN SMAN/SMKN dan SLBN Se Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 di Aula Wan Seri Beni Dompak, Senin (13/2/2023).

Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan, ada 2.575 orang PTK yang menggelar perpanjangan kontrak ini, paling banyak berasal dari Kota Batam.

 

Andi merincikan, 119 orang di Anambas, Batam 684 orang, Bintan sebanyak 269 orang, Karimun 463 orang, Lingga 252 orang, Natuna 345 orang, serta Tanjungpinang 441 orang.

“Selamat kami ucapkan, terus bekerja dengan profesional. Kami bertekat tidak ada lagi keterlambatan gaji ke depannya,” ujar Andi.

 

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, telah membuat surat permohonan untuk pemerintah pusat tentang status pegawai honorer yang akan dihentikan pada November 2023.

“Sudah buat surat ke Pemerintah Pusat dan BKN, Kita yakin Bapak Presiden dengan kebijakannya tidak akan melakukan itu,” kata Ansar.

Ansar bahkan mendorong perpanjangan status serta mempercepat perubahan dari PTK Non ASN menjadi P3K.

“Kita berdoa semua statusnya berubah menjadi P3K,” sebutnya. (Gly)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *