BATAM, deltakepri.co.id – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/03), di Kantor BPK Perwakilan Kepri, Kota Batam.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bintan menandatangani berita acara sebelum menyerahkan laporan yang diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA., CSFA., ACPA.
Bupati Roby Kurniawan menegaskan bahwa Pemkab Bintan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendampingan bagi OPD agar laporan keuangan dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemkab Bintan tentu berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan daerah,” ujar Bupati Roby.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Bintan akan terus mendorong optimalisasi pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM, inovasi, serta pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi dalam berbagai aspek pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Kepri, termasuk Pemkab Bintan, atas pemenuhan kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sebelum 31 Maret 2025.
“BPK Perwakilan Provinsi Kepri tentu mengapresiasi seluruh kepala daerah atas kinerja dan kerja keras dalam menyusun laporan ini. Apresiasi juga diberikan kepada Sekda, Kepala BKAD, Inspektur, serta jajaran lainnya yang telah membantu,” jelas Emmy.
Turut hadir dalam acara ini:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika
2. Kepala BKAD Bintan, Hatriah
3. Kepala Bapenda Bintan, Setiyoso
4. Inspektur Kabupaten Bintan, Irma Annisa, beserta jajaran terkait lainnya.
Penyerahan LKPD ini menjadi bagian komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemkab dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan pertanggungjawaban penggunaan APBD sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. (*)
