Tanjungpinang

BEM-SI Desak Pemerintah Sahkan RUU Daerah Kepulauan

157
×

BEM-SI Desak Pemerintah Sahkan RUU Daerah Kepulauan

Sebarkan artikel ini
BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra jadi narasumber di Kajian Publik BEM SI

Deltakepri.co.id|Tanjungpinang – Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (BEM-PPNS) dan BEM-SI menyoroti sejumlah isu strategis maritim di Kepulauan Riau, seperti RUU Daerah Kepulauan dan Pertahanan Natuna.

Koodinator Daerah Kepulauan Riau BEM Seluruh Indonesia yang juga Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra, menjadi Narasumber di Kajian Publik BEM SI yang Bertema “Sengketa China di Natuna” khususnya isu maritim.

Dirinya menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengesahkan RUU Daerah Kepulauan, pembangunan belum merata di pesisir dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Natuna, Kepulauan Riau, yang kerap berkonflik dengan negara luar.

Padahal, lanjut dia, pemerintah harus mengesahkan RUU Daerah Kepulauan karena didalamnya terdapat kepentingan pembangunan 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten, hal ini tidak diperhatikan malah membuat kebijakan-kebijakan lain.

“Kebijakan-kebijakan harus mewujudkan indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia. Dengan kebijakan berbasis maritim akan¬† berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maritim di pesisir Indonesia,” kata Alfi, Rabu (16/11/2022).

Di Kepulauan Riau sendiri, ungkapnya, pembangunan di pesisir belum merata di berbagai Kabupaten/kota, dan terjadi ketimpangan pembangunan seperti di Kabupaten Lingga dan Kota Batam.

Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Riau masih banyak tertinggal dengan provinsi tetangga, pembangunan pesisir di kota Batam mengalami disparitas dan menumpuk.

“Di kotanya saja tidak berimbang ke pesisir pulau pulau, begitu juga di kabupaten Lingga dengan jumlah pulau terbanyak masih sangat minim,” ungkapnya.

Maka pemerintah pusat maupun daerah harus segera menyelesaikan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah, mendesaknya pengesahan RUU Daerah Kepulauan diprediksi akan semakin nyata dan terasa akibatnya dalam tahun-tahun mendatang.

“Perlu adanya pengesahan regulasi nasional Undang-undang Daerah Kepulauan, karena regulasi lama belum maksimal dalam mendorong kemajuan daerah yang berciri kepulauan serta peran provinsi dalam pengelolaan dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Pemerintah pusat perlu mengintegrasikan kebijakan ini sebagai upaya pengkoordinasiaan yang terintegrasi dalam menghadapi kejadian ancaman yang paling mengemuka dari kondisi kepulauan di pesisir.

Karena itu diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan di pesisir.

Terkait dengan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara).

Namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan.

Ditambah dengan adanya perspektif geografis politis yang formal melihat perbatasan sebagai garis-garis imajiner dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang ajek, statis dan sakral.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *