TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Kamis (27/3/2025).
Rapat berlangsung di Balairung Sidang Utama DPRD Kepri, Tanjungpinang, dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari.
Dalam laporannya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa LKPJ 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Informasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih bersifat tentatif karena sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Gubernur Ansar.
Namun, ia menegaskan bahwa realisasi APBD Kepri menunjukkan kinerja yang baik, dengan rincian:
1. Pendapatan Daerah: Dianggarkan Rp 4,275 triliun lebih, terealisasi Rp 3,959 triliun lebih (92,62%).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Target Rp 2,020 triliun lebih, terealisasi Rp 1,981 triliun lebih (98,08%).
3. Dana Perimbangan: Target Rp 2,250 triliun lebih, terealisasi Rp 1,976 triliun lebih (87,84%).
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah: Target Rp 4,092 miliar lebih, terealisasi Rp 1,3 miliar lebih (31,78%).
Sementara itu, Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp 4,071 triliun lebih atau 92,24% dari total anggaran Rp 4,414 triliun lebih, dengan alokasi sebagai berikut:
1. Belanja Operasi: Rp 2,987 triliun lebih (92,69%).
2. Belanja Modal: Rp 307,344 miliar lebih (89,09%).
3. Belanja Tidak Terduga: Rp 2,065 miliar lebih (43,27%).
4. Belanja Transfer: Rp 775,144 miliar lebih (92,10%).
Dalam aspek pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mencapai Rp139,369 miliar lebih (100,15% dari target), sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp91,945 miliar lebih (99,88%).
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) tercatat sebesar Rp 27,324 miliar.
Gubernur Ansar juga melaporkan bahwa dari 368 indikator kinerja program pembangunan di tahun 2024:
1. 327 indikator mencapai status Sangat Tinggi
2. 26 indikator Tinggi
3. 6 indikator Sedang
4. 2 indikator Rendah
5. 7 indikator Sangat Rendah
“Capaian positif ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri,” ujarnya.
Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan, Kepri menerima alokasi anggaran Rp 20,202 miliar lebih yang dialokasikan ke berbagai sektor, dengan realisasi mencapai Rp 19,736 miliar lebih (97,69%).
Menutup penyampaiannya, Gubernur Ansar Ahmad mengapresiasi DPRD Kepri atas dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan Kepri adalah hasil kerja bersama. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik guna mewujudkan Kepri yang semakin maju dan sejahtera,” tutupnya. (Adv)
