TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional pada Selasa (15/7/2025), bertempat di Aula Wan Seri Beni, Dompak.
Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, dan diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari kepala OPD, camat, kepala desa, perangkat desa, hingga tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa se-Kepri.
Workshop ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Sekda Adi Prihantara menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus menjadi kekuatan pendorong ekonomi, bukan sumber masalah hukum.
“Setiap rupiah dari dana desa harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum. Dana ini adalah harapan masyarakat untuk kemajuan desanya,” ujar Adi.
Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar seluruh peserta mengikuti kegiatan secara sungguh-sungguh.
“Perubahan pola pikir itu penting. Tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan perasaan atau kebiasaan lama. Harus berbasis data yang valid dan bermanfaat,” sambungnya.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, di antaranya:
Hisyam Wahyudi, AK., MM – Kepala Perwakilan BPKP Kepri
Budiman, SST., Ak., MBE – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri
AKBP Braiel Arnold Rondonungu, S.I.K., MH – Kasubdit Tipikor Polda Kepri
Suaman, SE., MH – Auditor Ahli Utama Inspektorat Daerah Provinsi Kepri
Selain sesi diskusi panel, para peserta juga diajak membangun komitmen bersama untuk menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
Workshop ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepri sebagai bagian dari upaya pengawasan internal dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
“Kami ingin memastikan bahwa semua unsur pemerintahan desa siap mengelola anggaran dengan benar, demi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera,” tutup Adi.
Penulis : Indra
Editor : Red
