BATAM, deltakepri.co.id – Pemerintah Kota Batam mengirim sejumlah aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penilai Zona Integritas di Surabaya, Jawa Timur.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk Kota Batam serta sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari beberapa perangkat daerah, antara lain Inspektorat Kota Batam, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam.
Menurut Yusfa, peserta yang mengikuti pelatihan merupakan ASN yang dipilih untuk mengemban tugas sebagai penilai Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
“Peserta yang ikut pelatihan bukan sekadar menjalankan tugas rutin atau formalitas kedinasan. Mereka adalah ASN yang dipersiapkan untuk mendukung proses evaluasi dan penguatan pembangunan Zona Integritas,” kata Yusfa, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan kompetensi penilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta diharapkan mampu menjalankan fungsi evaluasi secara objektif dan memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga menyentuh perubahan budaya kerja dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen penilaian, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan yang substansial. Karena itu, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan perlu diterapkan secara nyata di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.
Yusfa menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui pelatihan tersebut, Pemko Batam berharap lahir penilai Zona Integritas yang kompeten dan mampu menjadi penggerak perubahan dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara optimal. (*)
