TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, resmi mengukuhkan Dr. Margaretha Ari Anggorowati sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (23/5/2025) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Pengukuhan ini turut disaksikan langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti.
Usai pengukuhan, dilaksanakan penandatanganan naskah pengukuhan serta nota kesepakatan strategis antara BPS RI dan Pemerintah Provinsi Kepri.
Nota tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Ansar dan Kepala BPS RI, sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga statistik nasional.
Tak hanya itu, juga dilakukan penandatanganan rencana kerja antara BPSDM Kepri dan BPS Kepri, yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Kepri, Any Lindawati dan Kepala BPS Kepri yang baru dikukuhkan, Margaretha Ari Anggorowati.
“Sebagai provinsi kepulauan yang strategis, Kepri memiliki dinamika pembangunan yang unik, mulai dari sektor maritim, perdagangan, hingga pariwisata. Dalam mendukung percepatan pembangunan tersebut, data statistik yang akurat dan berkualitas menjadi sangat penting,” ujar Gubernur Ansar dalam sambutannya.
Gubernur menekankan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan cerminan realitas sosial dan ekonomi yang harus menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Ia menyebut BPS memiliki peran vital sebagai tulang punggung dalam pembangunan Kepri.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi pencapaian Kepri dalam bidang literasi statistik.
Menurutnya, Kepri memiliki kemajuan yang signifikan dibanding daerah lain dan mampu menjadikan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Amalia juga memberikan apresiasi khusus kepada Gubernur Ansar atas keberhasilannya menjaga inflasi Kepri tetap terkendali meski Kepri merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan logistik tinggi.
“Inflasi di Kepri bahkan lebih rendah dibanding provinsi kepulauan lain seperti Maluku dan Maluku Utara. Ini pencapaian luar biasa yang menunjukkan tata kelola ekonomi daerah berjalan baik,” ucap Amalia. (DK)