Tanjungpinang

Tanjungpinang Menuju Masa Depan: Visi BIMA SAKTI Jadi Landasan RPJMD

×

Tanjungpinang Menuju Masa Depan: Visi BIMA SAKTI Jadi Landasan RPJMD

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah paparkan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (20/3/2025)/f-dk

TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (20/3/2025).

Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam menyempurnakan arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan.

Acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri, instansi vertikal, DPRD, Ketua TP PKK, akademisi, dunia usaha, serta berbagai organisasi masyarakat.

Konsultasi publik ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang menyampaikan pemaparan secara virtual.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan bersama.

“Sebuah perencanaan yang baik harus lahir dari partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Lis.

Visi BIMA SAKTI untuk Pembangunan Tanjungpinang

Lis menjelaskan bahwa pembangunan Kota Tanjungpinang lima tahun ke depan akan berlandaskan pada visi “BIMA SAKTI”, yang merupakan singkatan dari Berbudaya, Indah, Melayani, dan Aman.

Visi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, religius, kreatif, berteknologi, dan berintegritas.

Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus utama pembangunan mencakup:

1. Penataan kota berbasis budaya Melayu

2. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang ramah lingkungan

3. Penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing

4. Pengembangan sektor ekonomi berbasis kemandirian usaha

5. Tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional

“Untuk mewujudkan visi dan misi ini secara konkret, diperlukan penjabaran yang lebih detail dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas,” tambah Lis.

Sembilan Program Prioritas RPJMD 2025-2030

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menyusun sembilan program prioritas dalam RPJMD 2025-2030, antara lain:

1. Peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan yang merata

2. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

4. Penguatan pelayanan publik berbasis digital

5. Pengembangan kepemudaan, seni, dan olahraga

6. Penataan ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup

7. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

8. Pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas

Meski memiliki rencana besar, Lis mengakui bahwa APBD Kota Tanjungpinang mengalami penurunan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan defisit anggaran.

Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pembangunan.

“Kondisi ini jangan menjadi penghalang. Seperti yang dikatakan Mohammad Hatta, pengalaman masa lalu harus menjadi petunjuk, bukan belenggu,” ujar Lis.

Lis juga meminta Bappelitbang agar ke depan konsultasi publik lebih banyak melibatkan asosiasi pengusaha, KADIN, REI, dan Himperra, sehingga RPJMD yang disusun dapat sejalan dengan rencana pengembangan ekonomi daerah.

Ia berharap melalui forum ini, berbagai ide, gagasan, serta saran dari masyarakat dapat menjadi bagian dari penyempurnaan RPJMD 2025-2030, sehingga pembangunan Kota Tanjungpinang dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Jika kita gagal dalam merencanakan, maka kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan,” katanya, mengutip Benjamin Franklin.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan secara virtual dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, diskusi bersama para peserta, serta penandatanganan kesepakatan konsultasi publik. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *