BATAM, deltakepri.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (19/3).
Dalam pertemuan tersebut, BPKP Kepri menyerahkan Ikhtisar Pengawasan Ekonomi Biru yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir.
Ekonomi Biru merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Belgia, Gunter Pauli, pada 2010 dan kini menjadi fokus pembangunan di berbagai wilayah maritim, termasuk Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa Ekonomi Biru sejalan dengan Road Map Pembangunan Provinsi Kepri.
“Ekonomi Biru sejalan dengan Road Map Pembangunan di Provinsi Kepri yang menjadi semboyan spirit kita, yaitu menjadi Gerbang Ekonomi Biru di Ujung Indonesia,” ujar Gubernur Ansar.
Persiapan Infrastruktur dan SDM untuk Ekonomi Biru
Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong konsep Ekonomi Biru.
“Kita terus meningkatkan infrastruktur, termasuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan penambahan dua Kapal Roro tujuan Anambas. Di bidang SDM, kami akan memperbanyak SMK Kejuruan di Kepri. Kedua hal ini menjadi tulang punggung bagi tercapainya tujuan Road Map Pembangunan Kepri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Kepri, Hisyam Wahyudi, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawasi pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
“Ekonomi Biru adalah konsep pembangunan yang paling sesuai bagi Kepulauan Riau, mengingat wilayahnya didominasi oleh perairan. Kami di BPKP Kepri siap mendukung agar konsep ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hisyam.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Umum BPKP Kepri, Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan, Inspektur Daerah Kepri, serta tamu undangan lainnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan lembaga pengawasan, diharapkan Ekonomi Biru dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Riau. (*)
