TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, langsung bergerak cepat menghadapi tantangan defisit anggaran dan beban utang tunda bayar yang membebani Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dengan pengalaman panjang di dunia politik dan birokrasi—baik sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang, DPRD Provinsi Kepri, maupun saat menjabat Wali Kota Tanjungpinang periode 2013–2018—Lis telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana alokasi umum, hibah, atau pendanaan lain dari APBN. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, kita harus lebih kreatif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.
“Tidak hanya melalui intensifikasi pajak, tetapi juga optimalisasi setiap peluang yang ada,” tambah Lis usai mengikuti acara tepung tawar di Gedung LAM Tanjungpinang, Sabtu (1/3/2025).
Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah meningkatkan nilai ekonomis fasilitas umum, ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja).
Lis telah memulai langkah awal dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi pemanfaatan aset-aset tersebut.
Saat ini, banyak aktivitas usaha—mulai dari skala menengah hingga usaha mikro—memanfaatkan fasilitas umum, rumija, dan ruwasja, seperti provider internet, usaha reklame, serta warung makan. Namun, menurut Lis, potensi PAD dari sektor ini belum tergarap dengan baik.
“Kita inventarisasi dan data terlebih dahulu aset mana saja yang menjadi kewenangan Pemko Tanjungpinang. Ini harus dilakukan secara terukur agar hasilnya bermanfaat luas bagi peningkatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Selain meningkatkan PAD, langkah ini juga selaras dengan misi pemerintahan Lis-Raja dalam menata dan membenahi Kota Tanjungpinang agar lebih representatif di semua bidang pembangunan.
Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah juga akan dikembangkan dengan mengedepankan kearifan lokal serta wawasan lingkungan.
“Tim sudah mulai berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk mengidentifikasi penguasaan lahan fasum, rumija, dan ruwasja. Setelah data terkumpul, kita akan menyusun regulasi yang diperlukan agar penataan wilayah semakin baik dan memberikan manfaat bagi daerah,” pungkas Lis. (DK)
