TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, memimpin rapat koordinasi DKPBPB Bintan-Karimun di Balairung Raja Ali Kelana, Lt. 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam, Siswanto; Kepala BP Bintan Kawasan Bintan, Farid Irfan; Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang, Cokky Wijaya; Plt. Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; serta jajaran sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala BP memaparkan perkembangan kawasan masing-masing, termasuk progres investasi, realisasi pembangunan infrastruktur, serta tantangan yang dihadapi.
Rapat ini juga disejalankan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menekankan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri guna mendorong investasi yang lebih besar.
“Semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Gubernur Ansar.
Untuk mengatasi berbagai tantangan kelembagaan, ia menginstruksikan agar segera disusun matriks permasalahan yang harus diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk terkait pengelolaan aset yang dapat dimanfaatkan BP melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan.
Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya pendampingan hukum dalam operasional BP guna memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang diambil.
Ia mengusulkan kerja sama dengan Kejaksaan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan agar rapat koordinasi DKPBPB diadakan minimal sebulan sekali guna memastikan percepatan program kerja BP di masing-masing kawasan.
“Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.
Ia juga berharap agar BP-BP kecil mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Dengan strategi yang lebih terarah dan koordinasi yang intensif, Gubernur Ansar optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat serta memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat. (*)
