Delta Kepri – Natuna harus memiliki langkah-langkah strategis untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan alam berupa ikan. Hal ini berkaitan dengan adanya dorongan pengaruh globalisasi dan perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini.
Kepala Dinas Perikanan, Zakimin Yusuf dalam hal ini membenarkan bahwa Natuna memiliki posisi strategis di bidang perikanan laut.
“Kita punya wilayah WPP RI 771, potensi kita telah dikaji oleh KKP sekitar 767 ribu ton pertahun. Jadi memang besar, namun potensi yang besar itu belum terkelola secara baik, mungkin karena nelayan Natuna masih tradisional dan jangkauan penangkapan mereka terbatas dan kita juga tidak punya kewenagan terkait izin penangkapan,” ungkap Zakimin Yusuf.
Kata Zakimin, WPP RI 771 berada pada posisi berdekatan dengan tujuh negara tetangga, sementara kewenangan penegakkan hukum pengawasan di laut dalam hal pemanfaatan izin tertentu tidak dimiliki oleh pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota.
“Kapal-kapal asing mudah masuk ke wilayah negara kita, makanya ilegal fishing masih marak di daerah-daerah perbatasan khususnya di Natuna. Jadi memang harus ada konotasi hasil bumi ini untuk kekayaan masyarakat Natuna. Namun kita pahami kewenangan itu ada yang menyebabkan kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam ini secara maksimal,” sebutnya.
Pemanfaatan potensi perikanan yang besar itu, menurut Zakimin apakah melaui pajak, retribusi dan lainnya, karena memang yang mengeluarkan izin menangkap ikan sejauh ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Kabupaten dalam hal ini tidak ada kewenangan untuk memberi izin dalam bentuk penangkapan, kemudian nelayan tradisional alat tangkapnya juga masih tradisional, jadi kita berharap pemerintah pusat atau provinsi bangunlah sistem penangkapan ikan di laut Natuna ini sehingga Natuna dapat juga kontribusinya,” ungkap Zakimin.
Mungkin lanjut Zakimin, disegi regulasi, atau bisa melalui APBD untuk kebutuhan mempercepat pembangunan di Natuna, tentu sangat disayangkan jika potensi besar bidang perikanan ini tidak memberikan manfaat untuk Natuna.
“Memang saat ini dalam hal mengeskploitasi sumber daya laut itu belum maksimal baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Jika setingkat bupati dan saya sebagai kepala dinas perikanan hanya bisa mencoba mengkoordinasikannya saja karena yang punya kewenangan mengeluarkan izin itu adalah provinsi dan pusat,” pungkasnya.
Zakimin berharap kepada pemerintah provinsi, maupun pusat segera membangun Natuna dalam kontek kesiapan pengelolaan potensi perikanan. Seperti SKPT yang ada kiranya dapat membantu pengoperasian kapal-kapal nelayan dengan adab lokal.
Dalam hal ini, Wakil Bupati Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti mengatakan Natuna masih memiliki “PR” yang harus diselesai atas potensi kekayaan alam di sektor perikanan laut.
“Memang kita tidak bisa semena-mena karena provinsi juga menginginkan haknya. Jadi ini juga masih diperjuangkan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Kata Ngesti, alasan utama sektor perikanan harus diperjuangkan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan lahir batin dan kesejahteraan APBD untuk menggenjot pembangunan Natuna.
“Masyarakat kita harus menikmati hasil kekayaan alam yang dimilikinya, meraka harus mandiri karena kekayaan alamnya luar biasa. Natuna memiliki pariwisata indah dan ikan melimpah,” ungkapnya.
Artinya lanjut Ngesti, harus ada peningkatan kesejahteraan, meskipun secara nasional kita sudah mendapatkan tingkat kesejahteraan, cuma perlu ditekankan bagaimana sumber daya alam yang melimpah ini mendatangkan manpaat bagi masyarakatnya.
Natuna, kata Ngesti harus memiliki langkah-langkah strategis untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan alamnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan adanya dorongan pengaruh globalisasi dan perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini.
“Sekarang banyak anak-anak kita selesai sekolah tetapi tidak bisa mengolah sumber daya alamnya. Sarjana perikanan, pulang ke Natuna kerja jadi wartawan ini kan luar biasa. Jadi kita memang harus berjuang meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan skilnya, bagaimana anak-anak yang sudah selesai sekolah diberikan ruang mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan,” cetusnya. (DK)
Laporan : Anizar Sulaiman
