Terkait Sekda Kepri, Buana: Saya justru setuju bila Gubernur merestrukturisasi pimpinan OPDnya

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 1605 kali.


Delta Kepri – Terkait tuntutan elemen masyarakat agar Sekda Provinsi Kepri Ts Arif Fadillah diganti justru mendapat tanggapan berbeda dari pengamat kebijakan Buana Fauzi Februari, Rabu (7/3) Malam.

“Sepanjang yang kami nilai, untuk akuntabilitas, sekdaprov kepri masih dalam tingkat kewajaran dan yang bersangkutan masih pada jalur tusinya,” ungkap Buana melalui pesan singkatnya.

Menurut Buana, dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen ASN pasal 104 poin 2 huruf b, disana secara jelas menyebutkan akuntabilitas jabatan Pimpinan Tinggi Madya, terdiri dari 6 poin.

Buana menilai, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memang sedang dilanda tsunami politik, dan Gubernur sebagai nakhoda harus piawai menempatkan ABK-nya yang memiliki integritas dan mampu membaca isyarat kepemimpinannya.

Pasalnya, yang terjadi saat ini Gubernur bicara lain, implementasi oleh OPDnya juga lain. Kemungkinan juga, itu yang dianggap oleh sebagian orang sebagai kesalahan dari Sekda Provinsi Kepri.

“Saya justru sangat setuju bila Gubernur merestrukturisasi Pimpinan OPDnya, ada beberapa jabatan yang dipegang oleh pejabat yang kurang pas, ini yang membuat kapal bernama Pemprov kepri bisa karam,” ucapnya.

“Gubernur juga harus segera mengambil langkah dan merespons tuntutan masyarakat. Dengan cara melakukan pembenahan manajemen pemerintahan di Pemprov Kepri,” sambungnya.

Selain itu, Buana juga mengatakan, jabatan yang layak dilakukan pergantian adalah Jabatan Asisten 3. Karena info yang akurat menyebutkan, bahwa Assisten 3 lah yang cukup banyak berpengaruh atas kekacauan penempatan ASN dalam proses assesment dan open bidding lalu.

Bahkan, lanjut Buana, ada sinyalmen saat ini, yang bersangkutan juga menjadi KPA dari kegiatan yang PPTKnya ada di Biro Humas dan Protokol.

Lebih lanjut lagi, Buana menerangkan, mengenai beasiswa dan berkurangnya bantuan nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), ia sependapat, bahwa kedua pimpinan OPD tersebut layak diganti.

“Kadisdik dan Kepala DKP memang dijabat oleh orang yang kurang pas” ucapnya.

Dikatakan Buana, Jabatan lain yang tidak kalah vital dan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol.

Saat ini Pemprov Kepri seperti tidak bersahabat dengan media, bahkan untuk HPN 2018 di Padang bulan lalu, cukup minim perhatian dari Gubernur Provinsi Kepri.

Selain itu, menurut Buana, Sedikit juga informasi Pemerintahan dan pembangunan yang terekpose, terlebih komunikasi antara Gubernur dengan masyarakat stagnan, karena tidak mampu diteruskan dengan kehumasan yang baik.

“Saya yakin apa yang disampaikan saudara-saudara kita dari sebagian elemen masyarakat, yang katanya akan berunjuk rasa minggu depan, itu sangat baik dan niatannya untuk memperbaiki kepri,” tutupnya. (DK)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *