Sisir Program Pemerintah Daerah Tak Tepat Sasaran, Tito: Kita Aktifkan Inspektorat Jenderal

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 275 kali.


DELTAKEPRI.CO.ID, LINGGA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memeriksa dan menyisir program-program dari Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh tanah air. Tujuannya untuk melihat apakah program yang dibuat tepat sasaran atau tidak.

“Kita aktifkan Inspektorat Jenderal untuk melihat, menyisir, program-program yang tepat sasaran atau tidak,” kata Tito usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019) kemarin.

Tito menjelaskan pihaknya akan melihat sejauh mana anggaran yang ada digunakan pembangunan masyarakat. Jangan sampai banyak anggaran hanya digunakan untuk belanja pakai dan peralatan kantor.

“Kita akan lihat di Pemda, apakah lebih banyak belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal. Kalau banyak belanja pegawai dan barang berarti itu digunakan untuk kepentingan aparatnya. Yang diterima masyarakat, yang digunakan untuk masyarakat kecil tidak ada,” jelasnya.

Mantan Kapolri ini menegaskan penggunaan untuk belanja modal yang besar memang bagus. Namun belanja modal harus diperuntukkan bagi masyarakat, bukan belanja modal bagi pegawai.

“Kalau belanja modalnya yang besar, itu bagus. Tapi kita lihat lagi, belanja modal itu betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekadar pengadaan terus enggak dipakai. Itu enggak ada gunanya. Kita yakinkan, belanja modalnya yang sampai betul-betul ke masyarakat sesuai. Baik membangun SDM, lapangan kerja, dan lain-lain, termasuk stunting, pendidikan, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia menginginkan dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 800 triliun per tahun benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi.

Dalam pidato pelantikan tanggal 20 Oktober lalu, Jokowi mengemukakan lima hal yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, mempermudah regulasi, terutama masalah investasi untuk memperluas lapangan kerja, sinkronisasi aturan, dan reformasi birokrasi.

“Salah satu kewenangan Menteri Dalam Negeri adalah meyakinkan, memberikan pembinaan agar program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat,” pungkas Tito.

Sumber berita satu




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *