RDP DPRD Tanjungpinang: Seleksi Dirut BUMD Langgar Aturan

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 268 kali.


Delta Kepri – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tanjungpinang menghasilkan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan tentang perekrutan dan seleksi Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (2/7) siang tadi.

“Kesimpulan RDP tentang Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD sudah terjadi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) maka DPRD merekomendasikan agar proses seleksi tersebut dihentikan dan dilakukan proses ulang untuk disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Muhammad Syahrial, anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang membidangi terkait BUMD, Komisi II.

Muhammad Syahrial menambahkan, RDP ini selain dihadiri anggota DPRD Tanjungpinang, juga menghadirkan pihak Pemko Tanjungpinang yang diwakili oleh Bagian Ekonomi Pemko Tanjungpinang.

“Dari RDP tersebut didapati bahwa dalam Konsideran SK Pansel maupun perwako tentang seleksi tersebut masih mencantumkan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang BUMD, artinya Perda tersebut masih berlaku dan sah, selain itu Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang mekanisme seleksi Direksi dan komisaris BUMD tidak bertentangan dengan Perda No. 4 Tahun 2007,” terangnya. (**)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *