Rapat Kerja DPRD Natuna Bersama Dinkes dan RSUD Terkait Tarif Pelayanan Umum

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 157 kali.


Deltakepri-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, melakukan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, RSUD Natuna dan Bagian Hukum tentang Tarif Pelayan Umum di Ruang Rapat  Kantor DPRD Ranai, Selasa, 16 Juni 2020 pagi.

Pada pertemuan tersebut, sejumlah anggota DPRD Natuna dibuat meradang oleh pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Plt. Dirut RSUD yang akan melakukan “bisnis” ditengah pandemi Covid-19. “Bisnis” tersebut rencananya, akan diberlakukan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, yakni uji rapid tes dan uji PCR berbayar.

Kepala Dinas Kesehatan Natuna Rizal Rinaldi, menyebutkan dengan berbagai kekurangan anggaran di RSUD Natuna, pihaknya dinilai perlu inisiatif memberlakukan Rapid Test dan uji PCR berbayar bagi setiap calon penumpang maskapai.

Dengan demikian, pendapatan dari hasil bisnis tersebut, nantinya akan dilakukan pembelian kembali alat Rapid Test maupun keperluan uji PCR. “Ini hanya berlaku untuk calon penumpang maskapai, sekali uji Rapid Test sebesar 450 ribu rupiah. Kemudian, uji PCR sebesar 2,5 juta rupiah,” ujar Rizal Rinaldi.

Namun, pernyataan yang disampaikan oleh Rizal Rinaldi itu, langsung mendapat respons dan dibantah oleh sejumlah anggota DPRD Natuna, diantaranya Wan Arismunandar. Menurut Wan Aris yang sekaligus merupakan ketua Komisi I DPRD Natuna, rencana Dinkes dan RSUD memberlakukan uji Rapid Tes dan uji PCR berbayar hanya akan menambah beban masyarakat saja.

Sementara diketahui, pemerintah daerah telah mengucurkan anggaran yang cukup besar dalam penanganan Covid-19. Dimana anggaran yang besar itu, dinilai dapat digunakan dalam pengadaan alat Rapid Tes dan uji PCR.

“Tidak ada kata persetujuan khusus dari Komisi I untuk ini semua, karena apa yang mereka adakan itu menggunakan uang negara. Tidak ada yang mereka beli dengan uang pribadi maupun swasta. Ini kerja gila, malah mau bisnis lagi. Masyarakat sudah susah, malah mau dibuat susah lagi. Jangan mengeluarkan pernyataan, yang membuat masyarakat Natuna menjadi geram,” tegas Wan Aris.

Selain itu, Marzuki Selaku Ketua Komisi II DPRD Natuna,  menilai persoalan tersebut, perlu adanya koordinasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, dalam hal ini ialah Bupati Natuna. “Kami juga tidak menyetujuinya, hari ini sampaikan juga kepada Bupati. Dan Bupati sampaikan ke kita, akan kita tambahkan anggarannya untuk pengadaan Rapid Tes dan Alat PCR, jangan menambah beban masyarakat”, tegas Marzuki.

Sementara anggota DPRD Natuna Junaidi, dalam hal ini berharap, Pemerintah Daerah dapat mencari regulasi tentang uji Rapid Tes dan PCR geratis bagi masyarakat Natuna. Junaidi menilai, kegiatan uji Rapid Tes dan uji PCR bagi masyarakat dapat dimasukkan dalam anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Sisa anggaran yang ada kan bisa dimasukkan ke Jamkesda. Jangan lagi minta ke masyarakat. Anggaran yang dikucurkan isunya ada 16 miliyar. Jika masih ada anggarannya, disitu, sisihkanlah ke Jamkesda, itu akan lebih efektif ketimbang mengambil tarif ke masyrakat,” pungkasnya mengakhiri.(DK/KP)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *