Polda Kepri tangkap pelaku penyebar berita bohong

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 584 kali.


Delta Kepri – Kepolisian Daerah Provinsi Kepri melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menggelar Konferensi Pers tentang Tindak Pidana menyebarkan pemberitaan bohong (Hoax) Senin, (22/4) sore tadi.

Konferensi pers ini pun dipimpin langsung Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. H. Yan Fitri Halimansyah, M.H dan didampingi oleh Dirreskrimum Polda Kepri.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Kepri menerangkan awal Kronologis kejadian, bermula pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 20.35 wib dan bersangkutan Inisial K, menyampaikan berita bohong melalui rekaman suara (Voice Note) yang direkam langsung dengan menggunakan Handphone milik rekannya inisal C.

“Pesan disampaikan melalui group WhatsApp yang isinya mengajak teman-temannya bahwa seolah-olah kondisi di salah satu tempat PPK yang ada di Kota Batam dalam keadaan tidak aman, dan mengajak dari kelompok-kelompok tertentu untuk hadir karena ada mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Polisi,” terang Wakapolda Kepri.

Sebab, kata Wakapolda Kepri, perlu diketahui bahwa dalam pengamanan Pemilu, Operasi Mantap Brata yang dilaksanakan dari tahun 2018 hingga 2019 ini, personil TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan dan penjagaan tidak dilengkapi dan tidak diperbolehkan membawa senjata api.

Dengan adanya berita bohong (Hoax) yang disebarkan itu, dengan demikian seolah-olah anggota Polri melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengamanan Pemilu.

Sementara, selama tahapan Pemilu berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan hari ini dalam keadaan damai, aman, tenang dan kondusif, aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya, pariwisata juga berjalan dengan baik, aktivitas ekonomi juga berjalan baik. Stakeholder dan elemen-elemen masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Oleh karenanya, pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 dan atau pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun.

Disamping itu, sambung Wakapolda Kepri, dihimbau kepada masyarakat jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan apalagi menyebarkan informasi atau berita yang belum diyakini kebenarannya, gunakan media sosial dengan norma-norma yang ada.

“Menyampaikan berita melalui media sosial tentu harus memiliki narasumber yang jelas, isi dari konten berita yang dibagikan harus dapat dipertanggung jawabankan secara hukum, karena apabila menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak ataupun perorangan akan menjadi sebuah perbuatan pidana,” tutupnya.

Sumber: Humas Polda Kepri




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *