Penanganan Karhutla, Tindakan Preventif hingga Sanksi Kurungan

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 252 kali.


DELTAKEPRI.CO.ID, TANJUNGPINANG – Antisipasi Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polres Tanjungpinang menggelar apel Terpadu Kesiapan Penanganan Karhutla di halaman Polres Tanjungpinang, Selasa (13/8/2019) pagi.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi S.ik, MH melalui Wakapolres Kompol Agung Gima Surnarya S.ik memimpin jalannya apel Terpadu Karhutla, dan diikuti seluruh instansi hingga elemen masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kompol Agung menjelaskan bahwa apel Terpadu Kesiapan Penanganan Karhutla ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang.

“Maksud dan tujuan apel Terpadu Kesiapan Penanganan Karhutla itu agar kita semua bersama-sama menyamakan langkah, serta menyatukan tekad untuk saling membahu dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Tanjungpinang,” kata Agung, menginggat kembali tragedi yang pernah terjadi 2015 silam.

Agung menilai, kebakaran hutan dan lahan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, seperti diketahui bersama di Media Cetak maupun Elektronik, dampaknya menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, baik materil maupun inmateril. Sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nasional dan juga kesehatan manusia karena akibat udara yang tercemar oleh asap hutan dan lahan yang terbakar.

“Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara sinergi oleh semua pihak baik itu Pemerintahan, swasta dan masyarakat Kota Tanjungpinang, serta tidak lupa menyiapkan sarana dan prasarana berupa alat pemadam kebakaran dan alat alat lainnya yang diperlukan agar langkah antisipasi maupun mitigasi tidak kendor dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi atensi Nasional,” imbuh Agung, seperti rilis yang diterima Delta Kepri, Selasa malam.

Adapun cara atau tindakan yang dapat dilakukan, menurut penuturan Agung salah satunya dengan pendekatan secara halus dan bertahap, secara terus menerus agar masyarakat dapat menyadari pentingnya kelestarian hutan dengan cara tidak membakarnya.

Maksud dan tujuan preventif itu, diungkapkan Agung untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat agar permasalahan kebakaran hutan dan lahan bisa di tanggulangi sedini mungkin sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dengan kesadaran dan kepedulian yang telah dimiliki oleh masyarakat namun diabaikan. Agung menegaskan sedikitnya ada empat aturan yang melarang warga untuk melakukan pembakaran lahan, yakni :

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 78 ayat 3 berisi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 milyar.
Lalu, Pasal 78 ayat 4 berbunyi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp 1,5 milyar.

2. UU nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Pasal 8 ayat 1 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 milyar.

3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 milyar.

4. Pasal 187 KHUP berisi Barang Siapa dengan Sengaja melakukan pembakaran dipidana penjara 12 tahun dan denda Rp 10 Milyar.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah, swasta dan segenap Masyarakat untuk lebih peduli lingkungan dan bersama-sama bekerja lebih keras, cerdas dan tuntas untuk berpatroli melakukan kegiatan mensosialisasikan seruan / larangan kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan, serta upaya-upaya produktif yang dapat mencegah dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Kota Tanjungpinang,” pungkas Agung.

Sebagaimana diketahui, apel Terpadu Kesiapan Penanganan Karhutla ini di diikuti oleh sejumlah instansi yang di bagi dalam 3 (tiga) Kompi, yaitu Kompi I gabungan Personel TNI, Kompi II Personel Polres Tanjungpinang, dan Kompi III gabungan Personel dari Basarnas, Satpol PP, Tagana, Dinsos, BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan dan Damkar.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *