PAD Natuna, Sekda: Untuk sementara belum ada yang bisa kita tarik dari pariwisata

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 499 kali.


Delta Kepri – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Wan Siswandi mengatakan belum ada penarikan langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pariwisata.

Pasalnya, tidak ada pembangunan maupun pengembangan usaha yang dihasilkan dari APBD Natuna.

“Mengenai pariwisata, memang selama ini tidak ada pembangunan menggunakan APBD. Sehingga tidak ada distribusi yang bisa kita ambil. Contohnya, pembangunan didepan Masjid Agung Tourism Information Center itu, berasal dari Pemerintah Pusat. Kemudian di Batu Kasah itu, swadaya masyarakat. Jadi untuk sementara ini belum ada yang bisa kita tarik dari sisi pariwisata “ terang Siswandi.

Menurutnya, membangun pariwisata Natuna tidak semudah membalikan telapak tangan, karena ada banyak proses yang harus dilalui.

“Memang ada anggaran daerah yang mereka pakai seperti kegiatan pekan exspo, dan nanti akan ada kegiatan seni berpusat di Natuna, program ini untuk sekala nasional bahkan Asean. Nah, jumlah anggarannya cuma berapalah. Jadi tidak ada yang namanya menghabiskan anggaran. Kalau kita bicara banyak dan sedikit itu relatif, tetapi yang perlu kita ketahui membangun pariwisata bukan semudah kita menjual goreng ubi. Begitu di goreng kita sudah bisa langsung jual,” ujar Siswandi.

Siswandi memastikan apa yang telah direncanakan oleh dinas terkait tetap terus berlanjut, meskipun perlahan-lahan sudah membuat konsep tentang pengembangan pariwisata Natuna.

“Kalau orang bilang pariwisata tidak jalan, menurut saya ini sudah jalan cuma pelan-pelan. Kita bisa lihat didepan Masjid Agung itu, cuma belum selesai. Kemudian pak Erson ada membuat program pengembangan wisata di Desa Sepempang, rencananya mahu dibuat semacam marina, cuma belum jalan. Kenapa, karena kita tidak punya anggaran cukup jadi bagaimana mahu bangun “ katanya memastikan.

Siswandi juga menyebutkan, Pemkab Natuna bersama dinas terkait telah berusaha mempromosikan keindahan alam yang dimiliki Natuna. Hanya saja jajakan tersebut belum membuahkan hasil.

“Kita hanya bisa menjualnya, kecuali kita punya anggaran cukup, bisa langsung dibangun dan pasti akan cepat terlihat. Selama ini kita tergantung orang, kalau orang mahu, iya jalan, sedangkan ingin bangun hotel saja susah. Padahal kita sudah minta tolong seperti dengan Aston, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya. Masaalahnya mereka bilang belum, terus kita harus bagaimana. Padahal menurut kita, ini sudah layak, tetapi menurut mereka belum, kalau sudah prospek mungkin mereka akan datang,“ sebut Siswandi.

Dikatakan Siswandi, bila pembangunan wisata hanya bertumpu pada angaran Pemerintah Daerah, kemungkinan keinginan tersebut akan sulit terwujud.

Sebab, kehadiran Pemerintah adalah mempersiapkan insfrastruktur dasar penunjang dan mempromosikannya agar mudah dikenal.

“Makanya dari Dinas Pariwisata itu, diadakanlah even, dimasukan dalam agenda nasional. Seperti lomba bersepeda keliling pulau bunguran. Nah, programnyakan sekala nasional, bahkan Asean. Salah satu faktor penarik orang supaya mahu datang melihat Natuna. Kalau bicara fasilitas, kita membutuhkan bantuan swasta. Pemerintah paling bersifat pancingan saja, seperti di Bali semuanya dibangun oleh sewasta, mana ada Pemerintah. Kalau berharap semuanya dari pemerintah, iya mana mampu “ katanya.

Sebelum mengakhiri, Siswandi kembali menjelaskan bahwa pengembangan wisata masih bertantangan dengan budaya lokal.

Karena kesiapan masyarakat terhadap fasilitas yang harus disiapkan pada tempat wisata tersebut masih awam.

“Berbicara pembangunan pariwisata kita juga perlu sosialisasi ke masyarakat. Kita juga perlu kegiatan, termasuk event, imbasnya tidak bisa secepat keinginan. Nah, ini memang harus menjadi agenda pariwisata, misalnya setahun berapa kali event yang bersifat nasional. Supaya orang mahu datang kemari. Kita ingin membangun wisata, maaf cakap tempat hiburan saja ditutup, karena cultur budaya kita. Orang turis, mereka kalau sudah di pantai biasanya pakai celana tembus pandang, takutnya masyarakat tidak siap. Kalau ditempat lain seperti Bali, budayanya sudah bisa menerima itu. Kalau kita buat seperti itu, misalnya di Pantai Tanjung, turis terbaring seperti penyu, menggunakan pakaian seadanya, bisa marah tokoh masyarakat,“ tutup Siswandi. (Amran)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *