Naik Status, Komisi I DPRD Kepri Tinjau Detasemen TNI AU Hang Nadim Batam

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 68 kali.


Delta Kepri – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan peninjauan terkait penyesuaian dan perkembangan status Pangkalan TNI Angkatan Udara ke Detasemen TNI AU Hang Nadim Batam, Kamis (2/5).

Komisi yang membidangi tentang pemerintahan, aparatur dan hokum tersebut bertujuan untuk mencari solusi terhadap Detasemen TNI AU yang terletak di Bandara Hang Nadim Batam tersebut untuk bisa naik grade dari tipe D ke tipe C.

Detasemen TNI AU Bandara Hang Nadim yang merupakan detasemen yang dibawahi langsung oleh Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang tersebut mendukung dalam kegiatan operasi lepas landas serta pendaratan pesawat udara militer guna keperluan pertahanan udara oleh TNI Angkatan Udara.

Direncanakan pada tahun ini detasasemen tersebut akan berubah status menjadi tipe C dan secepatnya menyusul menjadi tipe B seperti Lanud Raja Haji Fisabilillah yang berada di Tanjungpinang.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, H. Taba Iskandar, S.H., M.H., berpendapat bahwa pengajuan perubahan status Pangkalan TNI Angkatan Udara tersebut dinilai agak terlambat karena melihat perkembangan tentang kondisi wilayah udara di Kepulauan Riau yang semakin padat.

Taba juga menyinggung soal Mako TNI AU yang sedang dibangun di daerah Nongsa Batam yang terlalu jauh dengan bandara.

“Jarak dari Mako Lanud yang berada ke nongsa ke bandara sekitar 10 menit, itu cukup memakan waktu, dan juga beresiko macet, sehingga sangat disayangkan apabila terjadi hal-hal darurat sehingga menghambat kelancaran kinerja TNI AU,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepri, H. Sukhri Farial, S.H., menyinggung belum adanya renovasi yang berarti di Detasemen TNI AU Hang Nadim Batam, sedangkan keberadaan TNI AU di wilayah Kepri khususnya Batam dinilai sangat penting karena berbatasan langsung dengan Negara lain, sehingga perlu mendapatkan perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Personel Lanud Raja Haji Fisabilillah, Letkol Adm Dimas Soleh Budiharta, S.E., mengatakan bahwa pembangunan Pangkalan Udara di Batam berjalan lambat karena terbentur dengan banyaknya birokrasi.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kepri PIhak Bandara, dan BP Batam serta instansi terkait, serta terus mencari solusi serta menyurati BP Batam agar mendapatkan lahan di bandara untuk baseops dan shelter pesawat tempur TNI AU sehingga kinerja TNI AU akan menjadi lebih cepat dan mudah”, harapnya.

Kepala Dinas Operasi Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Lek Wardoyo menambahkan bahwa di wilayah Kepulauan Riau sendiri saat ini sudah ada 3 Lanud yang siap mendukung pertahanan wilayah udara Kepri yaitu Lanud Raden Sadjad yang berada di Natuna, Lanud Raja Haji Fisabilillah yang berada di Tanjungpinang, serta Lanud Rusmin Noerjadin yang ada di Pekanbaru.

Sementara untuk satuan radar ada di dua titik yaitu Satrad 213 Bintan, serta Satrad 212 Ranai.

“Namun Lanud Hang Nadim Batam menempati posisi yang sangat strategis, karena memiliki runway terpanjang sehingga memungkinkan segala jenis pesawat militer TNI AU untuk mendarat dan lepas landas untuk mendukung pertahanan wilayah udara Kepulauan Riau,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Kepri, bersama pihak Bandara Hang Nadim dan Pejabat Lanud Raja Haji Fisabilillah menyempatkan untuk meninjau proses pembangunan Markas Komando (Mako) TNI AU yang berada di Nongsa Batam.

Turut Hadir dalam Kunjungan tersebut anggota Komisi I DPRD kepri, beserta seluruh personel Detasemen TNI AU Hang Nadim Batam. (**)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *