Merasa peran wanita disingkirkan, Anggota Dewan ini kecewa dengan Gubernur Kepri

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 4165 kali.


Delta Kepri – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryani SE mengaku menyesalkan tindakan Gubernur Nurdin Basirun dan Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah yang secara etika tidak mengundang Dewan dalam acara pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Terus terang ya, secara institusi kan sudah terwakili kekecewaan kita yang sangat besar. Dan Ketua sudah menyampaikan itu, dan saya juga sebagai anggota dewan sangat kecewa,” kesal Suryani melalui Via seluler (11/11) jumat, siang tadi.

Disamping itu, Suryani juga tak lupa mengkritisi kebijakan Gubernur dan Sekda Kepri yang diduga tidak memperhatikan kesetaraan gender kaum perempuan pada waktu pelantikan itu.

Pasalnya, selama Provinsi Kepri terbentuk, gender dari kaum wanita sudah memperlihatkan kompetensi dan kapasitasnya dalam bekerja. Dan sejauh ini, kaum perempuan dari birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri cukup banyak memiliki kapasitas yang baik. Namun mengapa saat pelantikan lalu, gender wanita seperti dikesampingkan atau tidak ditempatkan sebagaimana lkomposisi kesetaraan wanita dan pria berkarir.

“Saya sebenarnya sudah berkordinasi dengan pejabat – pejabat perempuan dibirokrasi. Istilah bahasa saya itu, disingkirkan, kenapa?. Karena dari sisi kapasitas mereka mampu, yang saya tahu, gitu. Tapi kenapa mereka ditempat – tempatkan yang seperti sekarang ini. Ya kalau staff ahli, tahulah kita, seperti apa selama ini. Kemudian ada salah satu pejabat yang mitra kami juga yang secara kapasitas telah mampu mengusai persoalan di Biro, namun mengapa sekarang malah dipindahkan di Kopri, yang nantinya di SOTK baru sudah tidak ada lagi. Walaupun hal itu masih menunggu PP. Sebab, meskipun Kopri ada, nantinya akan digabungkan di BKD. Menurut saya, ini sangat – sangat tidak strategis,” ketusnya.

Lanjut Suryani, bila dikaitkan lagi dengan rotasi jabatan mantan Asisten I Reni Yusneli yang berpindah ke Badan Pemberdayaan Perempuan, itu juga dinilai tidak tepat. Meskipun, Badan Pemberdayaan Wanita nantinya akan berganti menjadi Dinas. Dan wajib diketahui oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, sudah enam (6) kali kaum wanita dibirokrasi Provinsi Kepri mendapatkan reward atas keterwakilan wanita selama Provinsi Kepri terbentuk. Semestinya hal tersebut menjadi perhatian Gubernur dan Sekda Kepri saat ini.

“Apalagi bu Reni setingkat Asisten, walaupun Badan nantinya akan berubah menjadi Dinas, tapi tetap saja tidak pas, kalau menurut saya. Jadi, hasil asessment itu seperti apa?. Pemprov Kepri ini, sudah enam (6) kali mendapatkan reward dengan adanya keterwakilan wanita di Pemerintahan Provinsi Kepri. Seharusnya hal itu menjadi perhatian, bukan malah disingkirkan,” tegasnya.

Menurut Suryani, saat ini kompetensi kemampuan perempuan yang harus dilihat. Jika perempuannya tidak mampu, saya juga tidak akan mendukung perempuan tersebut untuk duduk dijabatan strategis. Namun, selama ini kita mengetahui bahwa perempuan yang ada dibirokrasi Pemprov Kepri memiliki kemampuan, bahkan kemampuanya sudah melebihi kaum pria. Mengapa tidak dipertimbangkan oleh Gubernur dan Sekda Kepri?.

“Nanti pada hari senin, akan saya pertanyakan, bagaimana hasil assessmentnya?. Dan paling penting bagi saya, kompetensi kemampuan perempuanya yang harus dilihat. Kalau perempuannya tidak mampu, saya juga tidak akan mendukung duduk dijabatan strategis. Namun, selama ini kan kita sudah tahu, perempuan yang ada dibirokrasi sudah mampu. Mengapa tidak dipertimbangkan oleh Gubernur dan Sekda Kepri. Dan, jika ada orang yang mengatakan kaum wanita sudah terwakili pada pelantikan kemarin lalu, itu tidaklah benar,” terangnya.

Disisi lain, Plt Kepala Biro (Karo) Humas Pemprov Kepri Junaidi menegaskan, kesetaraan gender wanita dan pria sudah berjalan dengan baik, pada pelantikan eselon II, III dan IV.

Menurutnya, pelantikan yang baru saja dilaksanakan Pemprov Kepri menghasilkan tiga (3) pejabat dari kaum wanita. Diantaranya, Misni Loan, Reni Yusneli dan eko. Jadi, bila dikatakan hanya satu orang saja mewakili kaum wanita pada saat pelantikan tersebut, itu tidak benar.

“Itu tidak benar bila dikatakan hanya satu orang saja dari gender wanita dan tidak diperhatikannya kaum wanita pada pelantikan kemarin. Buktinya tiga orang wanita mendapatkan jabatan bu Misni, bu Reni dan bu Eko. Pergeseran seluruh jabatan itu hak preogratif Gubernur, saya tidak berani menjawab pertanyaan tentang itu,” tegas Junaidi (10/11) melalui via seluler, Kamis kemarin lalu. (DK)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *