Ketua Komisi III DPRD Kepri minta Pemko Batam perhatikan kepentingan masyarakat

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 605 kali.


Delta Kepri – Memasuki tahun politik dalam persiapan parpol menuju Pileg dan Pilpres tahun 2019, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kepri,  Widiastadi Nugroho meminta Pemerintah Kota Batam, tidak mengabaikan kepentingan masyarakatnya, selasa (08/05/18).

Widiastadi Nugroho dari fraksi PDIP Perjuangan ikut merasakan keprihatinnya, atas keluhan warga yang mengatakan sulitnya mendapatkan pelayanan Kesehatan, Pendidikan bahkan pelayanan yang semestinya di dapatkan oleh masyarakat itu sendiri.

“Tadi Saya dapat keluhan masyarakat yang ada di Bengkong Baloi Kolam Mas Batam, karena sakit tidak bisa berobat dan terbatasnya biaya pengobatan dan sulitnya mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan yang membingungkan warga, “jelas Widi.

Dengan adanya keluhan warga dari beberapa tempat, yang langsung di jumpai di masyarakat, Widi sangat prihatin dan menyayangkan hal ini terjadi, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2018, telah di sahkan dalam agenda Paripurna di ruang sidang Gedung DPRD Kota Batam, jumat (24/11/2017) sore, relatif cukup besar yaitu, sebesar Rp 2,627.238.621.670 (2,62 Triliun lebih).

Angka Rp 2.62 Triliun tersebut sudah di poskan untuk anggaran Pendidikan sebesar 20 persen, Kesehatan 10 persen dan pembangunan Infrastruktur Batam senilai 30 persen.

“ Saya melihat kesejahteraan masyarakat belum merata, masih banyak kita jumpai orang sakit, tidak bisa berobat terkendala biaya dan pelayanan yang sulit dan membingungkan, harusnya pihak Pemko Kota Batam melakukan sosialisasi sampai ke bawah, jangan sampai di Kecamatan saja, “jelas Widi.

Dirinya berpesan kepada Kepala Daerah yang sekarang menjabat, agar di tahun politik 2018 ini lebih fokus mengurus rakyat dan jangan hanya sibuk mengurus partai politik saja.

Kita tau, ini tahun politik, tapi jangan lupa urus rakyat, jangan korbankan masyarakat khususnya masyarakat kecil ke bawah, “terangnya.

Ia juga mempertanyakan besaran anggaran yang di gelontorkan melalui APBD 2018, sebanyak 20 persen untuk biaya Pendidikan dan 10 persen untuk Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat dari Rp 2,62 Triliun secara transparan.

“ Besaran anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan serta Kesejahteraan masyarakat yang di gelontorkan melalui APBD tahun 2018, kemana saja? kok masyarakat mau berobat aja tidak bisa dan terkendala biaya, “ pungkasnya.

Sebelumnya, Widiastadi di temani Ketua RW 09 Bengkong Kolam Mas Batam, Sucipto,  bertandang ke rumah Sumarni, yang mengeluhkan keterbatasan biaya berobat karena sakit dan susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan BPJS. (IKA/DK)

Widiastadi menjenguk




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *