Kabag Umum Setda Pemkab Lingga tertutup soal paket kegiatan barang dan jasa

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 1075 kali.


Delta Kepri – Sejak dilantik, Jum’at (30/9) tahun 2016 silam.¬†Armia selaku Kepala Bagian Umum Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga memiliki tugas yang tak kalah berat dari sejumlah pejabat tinggi lainnya yang masih duduk hingga saat ini.

Beban dan tanggung jawabnya saat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Bupati Lingga, H. Alias Wello tampaknya mampu dilaksanakan.

Terlihat selama dalam satu (1) tahun ini, ia terus berupaya memberikan kontribusinya terhadap apa yang sudah menjadi tugas serta tanggung jawab kepada pimpinan.

Namun ketika Deltakepri.co.id mencoba melakukan konfirmasi mengenai seluruh kegiatannya melalui via selular, Senin (20/11) malam, Armia tampaknya enggan memberikan komentar sedikitpun.

Diduga, sebanyak 38 paket kegiatan belanja barang dan jasa pemerintah dengan metode pemilihan penyedia dan 24 paket kegiatan belanja rutin secara swakelola berada dibawah kendalinya, dan dengan itulah dasar mengapa Deltakepri, co.id terus berupaya melakukan konfirmasi.

Sesuai Perpres No 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas peraturan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang barang/jasa pemerintah, maka setiap pekerjaan yang menggunakan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) setidaknya harus dilakukan secara terbuka dan transparan serta diberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar para pelaku usaha mikro kecil maupun menengah dapat ikut dalam kegiatan tersebut guna menghindari persaingan tidak sehat.

Menurut Dr Sunarto, dasar teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memang harus ikut peraturan yang ada.

Dan apapun bentuk kegiatan tersebut, kata dia, baik swakelola maupun metode pemilihan penyedia, wajib membuat KAK dan RKA.

“Metode pemilihan penyedia barang jasa maupun secara swakelola memang harus ikut peraturan PBJP. Bedanya, kalau swakelola itu dikerjakan sendiri, sehingga dibentuklah team yang bertanggung jawab secara teknis mengenai kegiatan tersebut dan harus membuat KAK dan RKA,” tegasnya.

Hingga berita ini dilansir, Selasa (21/11) pagi, Deltakepri, co.id masih belum mendapatkan informasi apapun dari Armia. (Simarmata)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *