Pemerintah pastikan kebutuhan BBM di Lingga terpenuhi

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 1186 kali.


DELTAKEPRI.CO.ID, LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga mengusulkan kuota BBM sebanyak 37.182 ribu Kiloliter (KL) yang terbagi dalam tiga jenis masing-masing jumlah, solar sebanyak 16.901 KL, minyak tanah 11.771 KL dan bensin 8.510 KL.

Pengusulan kouta BBM ini diupayakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dan langsung dialami masyarakat.

“Untuk JBKP minyak bensin sudah sesuai usulan. Namun, khusus untuk JBT (minyak solar 7.561 KL dan minyak tanah 6.986 KL) ini yang menjadi hambatan kita di lapangan,” kata Kabag Ekonomi Said Hendri kepada Delta Kepri, Kamis (9/1/2020).

Berdasarkan kuota yang diusulkan pemerintah untuk jenis BBM JBT dan JBKP kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Gas (BPH Migas) dan Pertamina, lanjut Hendri realisasinya belum sesuai dengan target usulan pemerintah.

Maka, menyikapi kondisi tersebut dalam waktu dekat ini, kata Hendri pihaknya akan melakukan rapat koordinasi internal bersama OPD terkait yang mengeluarkan surat rekomendasi BBM untuk singkronisasi data dan evaluasi.

Tujuannya agar dalam mengeluarkan surat rekomendasi dapat memperhatikan beberapa hal seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ lembaga terkait maupun Peraturan BPH MIGAS nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi BBM dan meminta OPD membawa rekapitulasi data dan surat rekomendasi BBM tahun 2019.

“Mudah mudahan Maret ini kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi BBM sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Lingga,” tegas Hendri yang baru saja dilantik, belum lama ini.

Dirinya juga menjelaskan, usai rapat nanti pemerintah akan berkoordinasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina guna membahas penyesuaian kuota di tahun ini, Juli mendatang agar sesuai harapan.

Yang tak kalah penting, PT Pertamina dalam mengatur kuota di tahun 2020 untuk masing masing penyalur di wilayah Kabupaten Lingga diharapkan memperhatikan peta kebutuhan BBM sesuai dengan hasil pemetaan per subsektor usaha dan per kecamatan/desa/kelurahan.

“Hal itu sebagaimana data yang telah disampaikan langsung oleh pemerintah saat rapat koordinasi bersama pada November dan Desember 2019 lalu,” pungkas Hendri.


TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *