Gubernur Kepri “Tidak beretika” dan diduga miliki agenda tersembunyi

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 6184 kali.


Delta Kepri – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) mengkritisi pelantikan pejabat esselon II,III dan IV yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun Senin (7/8) kemarin lalu.

Menurut ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk)  Jusri Sabri, pelantikan tersebut tidak beretika.

Dia juga menilai, sebagai pemimpin lembaga eksekutif Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun tidak dapat bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kepri sebagai mitra kerjanya.

“Tindakan gubernur Kepri, itu adalah tindakan tidak beretika, seyogyanya sebagai mitra kerjanya seharusnya kalau ada pelantikan – pelantikan seperti itu, harusnya DPRD diberitahu,” papar Jusri Sabri Selasa (8/11) sore.

Namun, dia tidak sepenuhnya menyalahkan gubernur Kepri, atas penempatan dan pelantikan Penjabat di Lingkungan Provinsi Kepri. Pasalnya, hal itu merupakan hak preogratif dari seorang pemimpin eksekutif.

“Pelantikan itu kan hak preogratifnya gubernur untuk memilih siapa, kalau dia (Nurdin-red) bilang itu berdasarkan Essessment atau tes – tes segala macam, hanya formalitas saja, yang jelasnya kalau dia bawak pejabat karimun ke Provinsi Kepri mungkin dia anggap dapat bekerja sama dengan dia,” ucapnya.

Dikatakan Jusri, pelantikan Penjabat di Lingkungan Provinsi Kepri ini belum terlihat adanya dendam politik.

“Kita lihat aja nanti diperombakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) jilid II baru kelihatan,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mengkritik keras Pelantikan pejabat esselon II,III dan IV yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun ,Senin(7/8) kemarin.

Jumaga menilai Gubernur berjalan sendiri dan meninggalkan DPRD dalam menjalankan pemerintahan.Padahal, dalam UU 23 tahun 2014, dan PP 18 tahun 2016, secara tegas disebut bahwa perangkat daerah bertugas membantu Gubernur dan DPRD.

“Perlu Gubernur ketahui, bahwa Pemerintah daerah ini dilakukan bersama-sama dengan DPRD. Oleh sebab itu, Gubernur tidak bisa menjalankan pemerintahan ini dengan sesuka hatinya. Ini menjadi catatan kinerja pemerintahan kedepan,” kritik Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak usai rapat di Kemendagri, Selasa (8/11).

Tak hanya itu, Jumaga menduga Gubernur memiliki agenda tersembunyi dengan memasukkan pejabat asal Kabupaten Karimun. Caranya para pejabat itu, dilantik sebagai esselon III sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan strategis yang kosong. (Ari)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *