DPRD Provinsi Kepri gelar Paripurna Istimewa tentang Pandum Fraksi atas dua Ranperda

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 683 kali.


Sirajudin Nur dari PKB

Delta Kepri – DPRD Provinsi Kepri menggelar Paripurna Istimewa tentang Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Rapat Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (25/4) pukul 11.00 Wib siang.

Taba Iskandar dari Golkar

Kedua Ranperda yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tersebut adalah Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Ranperda Ketenagalistrikan.

Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua I, Risky Faisal dan Wakil Ketua III, Amir Hakim Siregar serta dihadiri Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun diwakilkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah.

Joko Nugroho dari Demokrat

Turut juga hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri plus jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dalam mengawali pembukaan paripurna, memberikan kesempatan pertama kepada Ketua ataupun Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk memberikan Pandum mereka terhadap dua Ranperda tersebut.

Jubir Fraksi PDI-P, Yuniarni Pustoko Weni dalam Pandumnya memaparkan bahwa PDI-P menyadari kondisi geografis Kepri terdiri dari pulau-pulau yang tentunya sangat membutuhkan pelayanan yang merata. Kendala hingga ketidakseimbangan dikeluhkan masyarakat di Hinterland.

“Maka dari itu, PDI-P berpendapat mendukung (dua Ranperda) agar dibahas secara baik baik Ranperda Ketenagalistrikan dan tentang Bantuan Hukum dalam rangka penegakan hukum perlu diatur didalam suatu peraturan di Kepri,” singkat Weni.

Hal senada juga disampaikan Jubir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Taba Iskandar. Menurut Taba, Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Ketenagalistrikan perlu dibahas secara intensif.

“Mudah-mudahan dengan dua Ranpreda dari Provinsi Kepri ini dapat mampu memberikan wawasan visi tersebut serta jadi regulasi bagi pemeintah daerah dan masyarakat. Golkar sangat mendukung dua Ranperda ini. Dengan pendapatan pertama, Ranperda Bantuan Hukum secara subtansi sangat mendukung dibentuk sesuai ketentuan undang-undang. Kami mengharapkan tidak semata dibangun melalui parameter uu tetapi dibarengi kesadaran faktual tentang masyarakat miskin,” tutur Taba.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Plus, melalui Jubir Joko Nugroho dalam Pandumnya berharap Ranperda harus memberikan jaminan serta dijalankan secara transparan, akuntabel dan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

“Demokrat Plus menerima kedua Ranperda tersebut dengan dijelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuannya agar mudah dan dipahami,” pinta Joko.

Pendapat berbeda disampaikan Hamadin Sinaga selaku Jubir Hanura Plus. Sinaga menegaskan bahwa Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin akan menemui banyak kendala atas keterbatasan data pembanding. Maka karena itu, Hanura Plus mempertanyakan dan meminta kajian yang matang. Terutama menyangkut masyarakat calon penerima bantuan hukum.

“Karena, Ranperda ini masih jauh dari harapan. Hanura Plus menginginkan data perlu ditelaah kembali. Antara lain terkait persentase kasus yang dialami masyarakat miskin, kriteria penerima juga harus memiliki indikator yang jelas, juga penanganan yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan Perda terkait. Fraksi Hanura Plus berpendapat masih perlu penyempurnaan dengan dibentuknya Pansus. Untuk Ranperda Kelistrikan kita dukung karena sangat dibutuhkan,” terang Sinaga.

Fraksi PKS-PPP yang juga mendapatkan kesempatan yang sama melalui Jubirnya Irwansyah menyampaikan Pandum bahwa pemerintah daerah harus mengimplementasikan Ranperda dimaksud serta harus segera digesa pembahasannya.

“Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin harus diberikan cuma-cuma artinya nol persen. Terkait Ketenagalistrikan, pemerintah daerah harus bantu pemenuhan listrik di pulau pulau. Perlu upaya-upaya mereformasi energi,” tegas Irwansyah.

Fraksi Kebangkitan Nasional yang menjadi fraksi penutup dalam menyampaikan Pandumnya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan atas dua Ranperda tersebut.

“Apa tolak ukur sehingga bantuan hukum secara cuma-cuma benar-benar tergolong masyarakat miskin (sipenerima). Dengan cara apa serta kriteria yang bagaimana plus sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada masyarakat atau aparatur sipil pemerintah yang memanipulasi penerima bantuan hukum tersebut?. Sedangkan ketenagalistrikan, FKN memberikan dukungan pemerintah daerah dengan adanya payung hukum melalui Ranperda ini, dengan adanya pengaturan hak konsumen mendapatkan pelayanan yang baik, mutu serta harga yang wajar,” pinta Sirajudin Nur menjadi Jubir Fraksi Kebangkitan Nasional. (PK)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *