DPRD Kepri Minta Air Bersih Tak Hanya Dikelola BP

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 163 kali.


Pengelolaan air di Batam, diminta tidak hanya dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam, pasca berakhirnya konsesi air dengan PT ATB. Selanjutnya, BP diminta tetap menggandeng ATB atau pihak lain untuk mengelola air bersih di Batam.

Bahkan BP diragukan, kemampuan untuk mengelola sendiri air di Batam, tanpa ada pihak ketiga. Terlebih pelabuhan dikerjasamakan pengelolaannya dan bandara disiapkan juga kerjasama ke pihak ketiga.

Himbauan itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura, Rabu (5/2) di Batam. ”Kalau konsesi diberikan langsung ke BP, saya kira tidak akan mampu,” kata Nyanyang.

Menurut dia, BP Batam harus punya mitra dalam dalam pengelolaan air. ”Harus ada pendampingan dari ATB atau pihak lain. Kita ingin ada sinergi antara BP dan pihak lain. Mengelola air. Kalau dikelola BP langsung, tidak akan mampu,” ulangnya.

Diingatkan Nyanyang, pengelolaan dan distribusi air di Batam, bukan persoalan mudah. Pengelolaan air lebih sulit dibanding mengelola bandara dan pelabuhan. Sementara pengelolaan pelabuhan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini Pelindo. Dan bandara disiapkan juga untuk dikelola pihak ketiga.

”Jadi harus ada pendampingan dari ATB atau yang lain. Ini kan masalah pelayanan langsung ke masyarakat. Kita tidak meminta ATB diperpanjang. Jadi harus ada pihak lain sebagai mitra BP untuk mengelola air ini,” beber dia.

Disebutkan, terkait konsesi air bersih, bukan ranah DPRD Kepri. Namun sebagai wakil rakyat, penting juga perhatian dewan, karena dampak kelangsungan pengelolaan air di Batam kedepan, menyangkut masyarakat banyak, yang juga basis massa anggota dewan.

”Bukan ranah kita, tapi dari masyarakat sebagai pengguna atau pelanggan air bersih, kita tidak ingin ada masalah dengan distribusi air nanti,” tegas dia.

Diingatkan, tidak hanya BP dan pemerintah pusat, namun pihaknya dan warga harus bicara, bagaimana pengelolaan air kedepan. ”Apakah dilanjutkana tau tidak dengan ATB. Karena yang merasakan ini masyarakat,” kata Nyanyang.

Diingatkan, jika ada kendala pengelolaan air ke depan, hal itu akan menjadi kelemahan pemerintah, dalam menyediakan kebutuhan warganya. Sehingga penting diperjelas, kelanjutan pengelolaan air di Batam. Karena tidak hanya terkait bisnis, namun nasib masyarakat.

”Siapa yang melanjutkan, dengan siapa dilanjutkan. Harus jelas, sehingga masyarakat juga tenang,” tegasnya.

Setelah sehari sebelumnya, mendatangi PT ATB. Kehadiran mereka di PT ATB bersama anggota dewan lain, terkait dengan ketersediaan air di Batam. Selain Nyanyang, ada Widiastadi Nugroho, Sahmadin Sinaga, Yudi Kurnain dan lainnya.

Pihaknya saat sidak ke ATB, sempat menanyakan perihal produksi air di Batam, agar tidak ada kendala. Demikian dengan kesiapan distribusi air diawal tahun, dan kedepan agar tidak ada kendala

“Kita kesana sidak saja, soal bagaimana stok air. Tapi kita tanya juga peran pemerintah, menjaga ketersediaan air. Kita tidak bicara konsesi air, karena itu antara BP dan Pusat,” kata Nyanyang.(DK/TP)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *