Dishub Natuna: PAD dari sisi laut tidak bisa dipungut secara utuh

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 1313 kali.


Delta Kepri – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Natuna, Iskandar mengatakan penarikan PAD dari sisi laut, belum dapat dipungut secara utuh.

Pasalnya, ada banyak wilayah yang telah diambil kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Kalau pelabuhan, banyak dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Kepri. Untuk dapat menarik retribusi kita terbentur dengan kewenangan. Seperti Pelabuhan Tanjung Payung Penagi itu, adalah aset Pemerintah Provinsi. Secara otomatis distribusinya juga akan ditarik oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian Pelabuhan Selat Lampa, Pelabuhan Serasan, Pelabuhan Pulau Laut, Pelabuhan Midai dan Pelabuhan Subi semuanya berasal dari Kementerian Perhubungan. Jadi yang kita punya hanya Pelabuhan Binjai dan Penagi,“ kata Iskandar.

Iskandar juga menyebutkan pihaknya akan mencoba meminta bagian, agar PAD dari sektor perhubungan laut dapat bertambah.

“Dalam hal ini, saya bersama Kabid Laut rencananya akan berangkat ke provinsi mengadakan rapat membahas masalah PAD. Kalau semuanya diambil Pemerintah Provinsi, kita dapat apa. Jadi kami akan coba membahas ini dengan Pemerintah Provinsi. Karena pelabuhan yang ada, merupakan salah satu sumber pendapatan strategis kita untuk PAD. Apakah dari sisi parkir pelabuhan, sandar kapal, tambat kapal, maupun bongkar muat kapal. Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti, ada solusi buat peningkatan PAD kita,” sebutnya.

Menurutnya, kewenangan yang diambil juga terjadi pada penarikan retribusi di Bandara Raden Sadjad Ranai. Karena pengelolaan bandara tersebut telah diserah terimakan kepada Dirjen Kementerian Perhubungan Udara.

“Kemudian dari sisi bandara kita mesti membahas supaya memperoleh PAD. Hari ini kita masih terbentur dengan kewenangan. Dalam pengelolaan bandara itu, ada yang namanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembagian hasil antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Jadi ini, nantinya akan dibahas kedalam forum selanjutnya dimuat kedalam MoU. Tujuannya supaya bisa dijelaskan berapa persen bagian untuk daerah,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Iskandar, Dishub Natuna fokus membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab ada bebarapa distribusi stategis yang bisa digenjot dalam meningkatkan PAD.

“Memang ada beberapa sektor yang bisa kita tarik, tahun ini target saya dari sisi angkutan darat dan tempat parkir. Sekarang kita sedang rapat membahas pemantapan bagaimana teknis melakukannya di lapangan. Kita sudah mengirim Kasi Keselamatan melakukan studi banding ke Batam mempelajari tentang bagaimana cara menarik distribusi parkir diwilayah Natuna. Insyaallah kalau nanti kami sudah siap, maka akan diadakan ekspos kepada masyarakat tentang penarikan distribusi parkir. Mungkin nanti ada beberapa zono yang akan dikenakan distribusi parkir ini,” tutup Iskandar. (Anizar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *