Catat! Ini pernyataan Kabiro Humas tentang Assessment

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 2627 kali.


Delta Kepri – Kepala Biro (Kabiro) Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri Heri Mokhrizal mengungkapkan, bahwa Assessement yang telah dilaksanakan oleh kebijakan Gubernur dan Sekda Kepri hanya bertujuan mendapatkan “Bank Data” dari para pejabat esselon dua (2), tiga (3) dan empat (4) saja.

“Langsung intinya sajalah, makanya assessment itu hanya mendapatkan empat ratus sekian orang dengan anggaran yang terbatas. Sementara pejabat esselon dua, tiga dan empat itu kan, lebih dari segitu. Dan assement ini, bukan untuk mengisi pos – pos struktural tapi sebagai bank data saja,” ungkap Heri Mokhrizal melalui via seluler selasa (25/10).

Menurutnya, dana assessment berasal dari pos anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Kepri. Assement ini juga merupakan adopsi dari sistem birokrasi yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ketika deltakepri.co.id menanyakan bahwa penerapan sistem perekrutan jabatan struktural Pemprov DKI Jakarta adalah lelang jabatan bukan assessment. Heri Mokhrizal yang akrab dipanggil Heri langsung menepis hal tersebut. Ia menyatakan, assesment di Provinsi Kepri hanya bertujuan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana, hal tersebut bisa menjadi acuan Gubernur untuk menetapkan posisi jabatan struktural. Dan bukan mutlak untuk mendapatkan posisi jabatan struktural.

“Jadi asumsi bahwa assessment untuk mengisi jabatan struktural itu salah. Jadi begini, assesment di Kepri adalah hasil dari adopsi DKI Jakarta. Yang artinya, Pemprov Kepri melakukan assessment dari level Kepala Dinas hingga terendah,” terangnya.

Masih menurut Heri, kurangnya sosialisasi dan anggaran dari BKD Kepri menyebabkan kewalahan dikalangan internal.

“Makanya, kemarin aku bilang sama Firdaus selaku Kepala BKD, sosialisasi yang kurang secara internal. Jadi, makanya dia kewalahan diproses, gitu,” cetusnya.

Heri juga mengatakan, pos anggaran untuk assessment memang sudah ada di BKD Pemprov Kepri. Hanya saja terbatas dan tidak mencukupi dengan kuota pejabat yang mengikuti assesment. Dan nantinya, ditahun 2017 akan dianggarkan seluruhnya untuk pejabat eselon 2, 3 dan 4.

“Intinya begini saja, assessment bukan untuk menjadi batu loncatan sebagai Kepala bidang ini, Kepala bidang ini. Itu bukan, bukan. Dan pos anggaran di BKD saat ini, terbatas atau tidak mencukupi bagi seluruh peserta. Nantinya di 2017, BKD telah menganggarkan seluruhnya untuk assement selanjutnya, ” katanya.

Saat ditanyai pertanyaan terakhir, apakah benar BKD Kepri terkesan dadakan dan sepi sosialisasi dalam melaksanakan kegiatan assessment dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri?. Secara tiba – tiba Heri langsung terdiam sejenak dan kembali menepis hal tersebut, yang seakan – akan Heri mendadak merubah pola bicara dan penjelasannya.

Ia menjelaskan, wajar saja ada esselon empat yang ikut dan ada yang tidak. Untuk sebagian esselon empat yang tidak ikut, hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran dari BKD. Sehingga dipilihlah esselon empat yang berstatus golongan tiga B (3b) senior.

“Makanya, wajar saja ada esselon empat yang ikut dan tidak. Sementara yang tidak ikut itu, karena keterbatasan anggaran. Jadi dipilihlah esselon empat yang golongan tiga b senior,” paparnya.

Disela – sela pernyataan Kabiro Humas Pemprov Kepri Heri Mokhrizal. Buana Fauzi Februari yang akhir – akhir ini dikenal vocal dibeberapa media online mempertanyakan kegiatan assessment. Hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi melalui aplikasi Whats App (WA) maupun via seluler. Meskipun sebelumnya ia telah sepakat akan menjawab pertanyaan – pertanyaan deltakepri.co.id. (DK)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *