Capai WTP, Berikut Penjelasan dan Opini Yang Diberikan BPK

Artikel ini sudah dibaca sebanyak 156 kali.


DELTAKEPRI.CO.ID, LINGGA – Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah keniscayaan. Hal itu bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBD bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK.

Dijelaskan website resmi BPK RI, ada 4 tahapan perolehan predikat WTP. Apa sajakah itu? Pertama laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan atas perundang-undangan.

Dengan mencapai predikat itu, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan keuangan. Yang pertama dilakukannya pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini. Apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sementara itu, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien dan efektif.

Lantas bagaimana pemeriksaan maksud dengan tujuan tertentu, yang merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi dan kemudian dilakukan pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya.

4 Opini dari BPK, apa saja?

Empat opini yang bisa diberikan BPK kepada entitas. Yakni, WTP/unqualified opinion, WDP/qualified opinion, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer opinion, dan Tidak Wajar (TW) atau adverse opinion.

Opini WTP dijelaskan, diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan laporan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP, diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Lantas untuk opini TMP, diberikan BPK apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP atau TW.

Nah yang terakhir, opini TW, diberikan BPK jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan material. Dengan demikian, secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

“Empat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran di sini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak,” tulis BPK.

“Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan bisa memperoleh opini WTP,” urainya.

BPK dalam hal memastikan opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkuatan tidak ada korupsi. Sebab pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi.

“Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan,” sebut BPK.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *